TEMPO.CO, Damaskus - Damaskus mengancam akan menarik seluruh utusannya dalam perundingan damai dalam Konferensi Jenewa II jika pembicaraan serius tidak dimulai pada Sabtu, 25 Januari 2014.

"Jika tidak ada pertemuan serius yang digelar pada Sabtu, 25 Januari 2014, utusan pemerintah Suriah bakal meninggalkan Jenewa karena nampaknya tidak ada keseriusan dan persiapan (matang)," bunyi siaran televisi pemerintah mengutip keterangan Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Muallem.

Ancaman Suriah itu disampaikan di sebuah ruang pertemuan di Montreux, Swiss, Jumat, 24 Januari 2014. Utusan khusus PBB dan Liga Arab soal Suriah, Lakhdar Brahimi, terus berupaya agar kedua kelompok bermusuhan, wakil pemerintah dan oposisi, bersedia berunding secara langsung.

Brahimi bertemu dengan wakil pemerintah Presiden Bashar al-Assad pada pukul 11.00 waktu setempat (10.00 GMT). Selanjutnya, ia akan bertemu delegasi dari Koalisi Nasional Suriah, Alessandra Velluci.

"Kedua belah pihak akan melangsungkan pertemuan bilateral," tulis Agence France-Press sebagaimana diwartakan Al Arabiya, Jumat, 24 Januari 2014.

Velluci tidak menampik kemungkinan berlangsungya pertemuan langsung antara dua pihak yang berseteru. "Anda harus mengerti bahwa proses perdamaian sedang berlangsung saat ini. Anda mesti sabar," ucap Velluci ketika didesak oleh wartawan untuk berbicara lebih detail.

Dia menambahkan, "Proses ini (perundingan) sedang berlangsung, sehingga (kemungkinan) ada perubahan. Kami akan melangkah tahap demi tahap."

Sementara itu, penasihat Assad, Bouthaina Shaaban, mengecam kelompok oposisi seraya mengatakan bahwa delegasi pemerintah bersedia melakukan perundingan.

Salah seorang delegasi oposisi mengatakan kepada Reuters bahwa oposisi tidak bersedia bertemu dengan delegasi yang dipimpin oleh Muallem hingga pemerintah Suriah mengakui Komunike Jenewa yang dikeluarkan pada Juni 2013. Dalam komunike itu disebutkan soal perlunya segera disiapkan pemerintahan transisi.

"Kami telah meminta utusan khusus PBB agar mendesak wakil pemerintah meneken perjanjian Jenewa I dan kami tidak akan bertemu hingga mereka melakukannya," katanya kepada Reuters.

Walid Muallem, Jumat, 24 Januari 2014, tetap pada sikapnya bahwa pemerintahannya tidak akan menerima keinginan oposisi soal adanya pemerintahan transisi.

Delegasi oposisi, Haitham al-Maleh, mengatakan kepada Reuters, "Kami secara eksplisit telah menginginkan sebuah komitmen tertulis dari delegasi pemerintah untuk menerima Jenewa I. Jika tidak dilakukan maka tidak akan ada perundingan langsung."

AL ARABIYA | CHOIRUL

Berita Lainnya

Kairo Dihantam Dua Ledakan Bom, 5 Tewas
Kepala Desa di India Jadi Otak Pemerkosaan
Jumlah Korban Badai Lingling di Filipina Meningkat
Snowden: Kembali ke Amerika Solusi Terbaik
Pentagon Izinkan Personel Militernya Berjilbab