Spanduk besar bertuliskan "Shutdown Bangkok" terpampang di dekat para pendemo yang sedang berorasi di dekat pusat perbelanjaan MBK Center di Bangkok (12/1). Massa anti pemerintah memblokade jalan-jalan protokol dalam aksi masa besar-besaran untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. (AP Photo/John Minchillo)
TEMPO.CO, Bangkok - Pemimpin gerakan protes anti-pemerintah Suthep Thaugsuban, Selasa, 21 Januari 2014 malam, mencemooh penetapan dekrit darurat di Bangkok dan provinsi sekitarnya. Dia mengatakan, pendukungnya tidak takut dan memastikan bahwa demonstrasi akan terus berlanjut.
"Apakah ada sesuatu yang darurat di negara ini?" katanya di depan massa pendukungnya di sebuah panggung di Pathumwan, Bangkok, Selasa malam. "Kami telah melakukan protes selama tiga bulan. Mengapa mengumumkan keadaan darurat sekarang? "
Pernyataan Shutep ini menanggapi pengumuman yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand, Selasa, 21 Januari 2014, yang menyatakan pemerintah Thailand telah memberlakukan keadaan darurat selama 60 hari di Bangkok dan provinsi sekitarnya. Status darurat mulai berlaku hari ini, Rabu, 22 Januari 2014.
Shutep, pemimpin Komite Reformasi Rakyat Demokratis, berjanji untuk menentang semua perintah yang dikeluarkan berdasarkan status darurat tersebut. "Kami akan menentang mereka semua," katanya. "Kami akan menggunakan pengeras suara, bahkan jika mereka melarang kami menggunakannya. Kami akan melakukan segala sesuatu yang mereka larang."
Usaha-usaha sebelumnya oleh pemerintah untuk memberlakukan dekrit darurat diblokir oleh militer. Keputusan penetapan status darurat pada hari Selasa itu dilakukan menyusul gelombang serangan kekerasan terhadap para demonstran di tengah upaya mereka melakukan Bangkok Shutdwon yang kini memasuki minggu kedua.
Shutep dan pendukungnya terus menggelar demonstrasi untuk memaksa Perdana Menteri caretaker Yingluck Shinawatra turun. Mereka menolak pemilihan umum 2 Februari 2014 sebagai solusi krisis politik di Thailand dan meminta adanya reformasi secara menyeluruh sebelum pemilihan umum dilaksanakan.
Partai oposisi utama Thailand, Demokrat, memboikot pemilihan umum tersebut. Shutep adalah mantan politikus Demokrat dan mantan wakil perdana menteri pemerintahan periode sebelum Yingluck.
