Pernada Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra. REUTERS/Chaiwat Subprasom
TEMPO.CO, Bangkok - Parlemen Thailand akan menggelar mosi tidak percaya kepada pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra atas kebijakan yang dipicu pengusulan Undang-Undang Amnesti dan Internal Security Act, Kamis, 28 November 2013. Mosi ini dipelopori partai oposisi, Partai Demokrat.
Pimpinan partai oposisi, Suthep Thaugsuban, mengatakan gerakan mosi tidak percaya itu untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Menurut dia, selama ini pemerintahan dikuasai rezim Shinawatra. "Kami ingin Perdana Menteri mundur," katanya, Kamis, 28 November 2013.
Suthep, yang juga memimpin aksi jalanan, akan melumpuhkan sejumlah kementerian. Aksi jalanan ini telah digelar selama empat hari. "Kami akan berusaha untuk mengarahkan ke situasi kegagalan negara," ujarnya.
Oposisi yang didukung kelompok menengah dan wilayah selatan Thailand ini gerah dengan upaya Yingluck untuk mengembalikan kakaknya, Thaksin Shinawatra, yang merupakan bekas Perdana Menteri. Meski sudah dibatalkan Konggres, Undang-Undang Amnesti ini diagendakan untuk memberikan pengampunan bagi semua pejabat yang terjerat kasus sejak 2004-2010.
Suthep menggagas membentuk kelompok-kelompok baru untuk memonitor kekuatan politik. Sederhananya, Suthep ingin lembaga independen bisa mengawasi kerja pemerintah pada setiap langkah.
"Dalam keadaan seperti itu, pemerintah tidak akan mampu menggunakan kekuatannya secara bebas karena berada di bawah kendali lembaga yang memonitor," katanya.
