Presiden SBY saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta (20/11). Kerjasama yang dihentikan antara lain, pertukaran informasi dan intelijen, serta latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Canberra - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi isu penyadapan oleh Asutralia dinilai "sudah di jalan yang benar". Hal ini diungkapkan Dave McRae, seorang ahli Indonesia dari Lowy Institute Australia.
Jakarta menarik duta besarnya dan menuntut penjelasan Australia terkait dugaan penyadapan yang dilakukan atas Presiden, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat tinggi. SBY juga mengumumkan diakhirinya latihan militer bersama serta pertukaran informasi dan intelijen.
McRae menyatakan langkah yang dilakukan SBY sangat tepat. "SBY memiliki sedikit pilihan, selain harus tegas pada Australia," katanya.
Pakar lain, Nick O'Brien, seorang mantan pejabat Kepolisian Australia yang kini menjabat sebagai Kepala Australian Graduate School of Policing and Security di Charles Sturt University menyatakan Australia harus hati-hati dan menganggap serius ancaman SBY jika tak ingin keamanan nasionalnya terganggu. (Baca:SBY Berkukuh Minta Penjelasan Abbott)
Menurut dia, kerja sama kontra-terorisme dengan Indonesia sangat strategis. Ia menyebut kerja sama sejak Bom Bali merupakan kisah sukses kerja sama Australia-Indonesia. "Akan sangat tragis jika kerja sama itu selesai. Yang dirugikan adalah rakyat Australia dan Indonesia," katanya. (Baca: Australia Umumkan Travel Warning ke Indonesia)
Menurut dia, banyak hal yang akan terganggu jika Indonesia menurunkan derajat hubungan dengan Australia. Semuanya diyakini akan merugikan negara itu. "Itu bisa membahayakan seluruh inisiatif terkait mencegahan penyelundupan manusia yang diluncurkan pemerintah saat ini," katanya. (Baca:Terkait Penyadapan, Grasi Corby Jalan Terus)
