TEMPO.CO , Washington: Sembilan dari sepuluh warga Amerika tak suka keputusan shutdown pemerintahan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis stasiun televise CBS News. sebagian orang bahkan marah atas penutupan sementara kantor-kantor pemerintahan tersebut.
CBS News merilis hasil polling itu pada Kamis, 3 Oktober 2013, malam waktu setempat. Jajak pendapat ini melibatkan 1.021 responden dengan tingkat kesalahan atau margin of error 3 persen.
Hasilnya, sebanyak 87 persen warga Amerika tak senang dengan shutdown. Dari mereka yang tak senang itu, sebanyak 44 persen tidak puas, dan 43 persen marah. Jumlah responden yang menyatakan marah ini menunjukkan angka tertinggi sejak CBS News menanyakan prihal kepuasan publik Amerika atas kebijakan Washington sejak Maret 2010.
Xinhua, Sabtu, 5 Oktober 2013, melansir bahwa publik berdasarkan jajak pendapat itu lebih menyalahkan anggota Partai Republik di DPR daripada Presiden Barrack Obama dan Partai Demokrat. Sebanyak 44 persen publik Amerika menyalahkan Republikan dari kejadian tersebut. Angka ini lebih tinggi sembilan persen ketimbang publik yang mengalahkan Obama dan Demokrat.
Sedangkan sebanyak 72 persen publik Amerika menolak cara anggota Republik menangani negosiasi anggaran, sementara yang menolak cara Obama dan Demokrat hanya 61 persen. Jajak pendapat juga menunjukkan 72 persen orang Amerika menolak shutdown karena perbedaan antara Republik dan Demokrat soal undang-undang jaminan kesehatan atau Obamacare.
XINHUA | AMIRULLAH
Berita terkait
Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia
7 Februari 2021
Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.
Baca SelengkapnyaOrient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua
6 Februari 2021
Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020
Baca SelengkapnyaTidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat
4 Februari 2021
Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.
Baca SelengkapnyaKeluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge
3 Februari 2021
Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.
Baca SelengkapnyaKrisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan
3 Februari 2021
Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah
30 Januari 2021
Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.
Baca SelengkapnyaTutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol
30 Januari 2021
Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19
Baca SelengkapnyaJenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran
27 Januari 2021
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran
Baca Selengkapnya