TEMPO.CO, Dili - Parlemen Nasional Timor Leste mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan proses investigasi atas pembelian 77 pucuk senjata api laras panjang tipe MP1-V2 dari Indonesia. Sudah setahun berlalu, investigasi dilakukan oleh komisi independen, namun belum ada hasilnya.

“Sekretaris Negara Urusan Keamanan Fransisco Guterres segera tuntaskan investigasi. Proses pembelian senjata api tidak melalui prosedur. Harganya juga masih simpang siur,” kata Cesar Valente, anggota Komisi Urusan Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan Nasional di Parlemen Nasional Timor Leste, Selasa, 30 Juli 2013.

Parlemen, kata Cesar, tidak mengetahui proses pembelian senjata yang dilakukan oleh Komandan Polisi Nasional Timor Leste Longuinhos Monteiro. Ketidakjelasan proses pembelian senjata api itu diduga dipicu oleh buntunya komunikasi dan koordinasi antara Fransisco Guterres dan Longuinhos Monteiro. “Kemungkinan ada konflik di antara keduanya,” ujarnya.

Cesar menduga senjata api itu sudah ada di tangan anggota kepolisian khusus di perbatasan Timor Leste-Indonesia.

Fransisco Guterres menjelaskan, parlemen sebenarnya sudah mengesahkan anggaran untuk pembelian senjata dari Indonesia. Namun proses pembeliannya tanpa sepengetahuan dan seizin Dewan Menteri yang saat itu dipimpin Xanana Gusmao. Tiba-tiba senjata itu sudah masuk ke Timor Leste melalui bea cukai pelabuhan Dili.

Untuk mengungkap ketidakbecusan pembelian senjata dari PT Pindad Indonesia itu, Fransisco Guterres membentuk komisi independen pada tahun 2012. “Proses investigasi masih berlangsung,“ kata Fransisco Guterres di Dili, Selasa, 30 Juli 2013. Ia pun memastikan seluruh senjata itu masih ditahan sambil menunggu investigasi rampung.

Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Urusan Keamanan Timor-Leste (Fundasaun Mahein) Nelson Belo mencurigai pengiriman senjata lewat bea cukai di pelabuhan Dili tanpa melalui pemeriksaan isi kontainer, sehingga lolos masuk ke Timor Leste. Untuk itu, Nelson mendesak penuntasan segera investigasi karena akan berdampak negatif terhadap keamanan nasional.

JOSE SARITO AMARAL (DILI)

Berita Lain:
Jokowi Blusukan: `Pemerintah Kebobolan`
Dipaksa Minta Maaf, Ahok Telpon Haji Lulung
Dahlan Iskan Bakal Calon Presiden dari Demokrat
Tak Tepat, Gugat Ahok dengan UU ITE