Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad di fasilitas pengayaan bahan bakar nuklir Natanz, milik Iran. csmonitor.com
TEMPO.CO, Almaty - Sejumlah pejabat Iran dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertemu di Kota Almaty, Kazakhstan, Jumat, 5 April 2013 guna membicarakan masalah program nuklir.
Pertemuan kedua pada tahun ini dihadiri oleh enam negara kuat, atau lazim disebut P5+1, terdiri atas lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman.
Pada pertemuan tersebut, mereka mengharapakan Iran bersedia menerima tawaran untuk tidak melanjutkan program nuklirnya sehingga bebas dari sanksi ekonomi. "Sidang pleno dibuka pagi ini," kata seorang pejabat Barat, Jumat, 5 April 2013.
Selama bertahun-tahun, Iran menolak melakukan pertemuan untuk memenuhi kepentingan internasional, yaitu menghentikan pengayaan uranium. Negeri Mullah ini berdalih bahwa program nuklir yang sedang dijalankan sekarang ini semata-mata untuk tujuan damai, seperti misalnya penelitian kedokteran dan energi listrik.
Sebaliknya, negara-negara Barat menduga program nuklir yang dikembangkan Teheran memiliki kapasitas untuk membangun bom atom.
Kepala juru runding nuklir Iran dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di tempat yang sama pada Februari 2013 lalu bersikap positif terhadap keinginan Barat. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa Barat harus cepat sepakat terhadap kebutuhan yang sangat mendasar bagi negaranya.
"Kami rasa mereka dapat membuka pembicaraan besok dengan satu kalimat, yakni bersedia menerima hak-hak Iran. Persisnya hak melakukan pengayaan (uranium)," kata Saeed Jalili dalam sebuah pidato di Universitas Almaty, tempat diselenggarakannya perundingan.
