TEMPO.CO, Jenewa - Perang saudara belum usai, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai memetakan siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam perang itu. Menurut seorang pejabat PBB, mereka sudah mengantongui daftar para penjahat perang di negeri yang sudah dua tahun ini dilanda pergolakan itu.

Menurutnya, baik pasukan pemerintah dan pemberontak bersenjata sama-sama melakukan kejahatan perang, termasuk pembunuhan dan penyiksaan, menyebarkan teror di kalangan warga sipil dalam konflik hampir dua tahun, kata mereka.

Laporan yang disusun selama enam bulan sampai pertengahan Januari itu didasarkan pada 445 wawancara dengan para korban dan saksi. Wawancara dilakukan di luar negeri, karena mereka tidak diizinkan masuk ke Suriah.

Tim independen, yang dipimpin oleh Paulo Pinheiro dari Brasil, menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk "bertindak cepat guna memastikan akuntabilitas" pelanggaran berat, mungkin dengan menyeret para pelanggar ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk penuntutan. "ICC adalah lembaga yang tepat untuk memerangi impunitas di Suriah. Sebagai struktur mapan yang didukung secara luas, mereka bisa segera memulai investigasi terhadap kejahatan serius di Suriah," tulis laporan 131 halaman itu.

Karen Konig AbuZayd, salah satu dari empat komisioner pada tim beranggotakan sekitar 20 ahli ini, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka yang masuk dalam daftar adalah yang ada dalam kapasitas 'memberikan petunjuk' dan bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. "Orang yang berada dalam kepemimpinan militer, misalnya," ujarnya.

Namun siapa saja yang ada dalam daftar PBB, ia menyatakan masih rahasia. Adalah kewenangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, yang akan mengumumkannya. Mandat bagi tim investigasi selesai Maret tahun ini.

Pillay, seorang mantan hakim di ICC, mengatakan pada hari Sabtu bahwa Presiden Suriah Bashar al-Assad harus diperiksa karena kejahatan perang dan menyerukan tindakan segera oleh masyarakat internasional, termasuk intervensi militer.

REUTERS | TRIP B