Sekjen PBB Ban Ki-moon memberikan pidato utamanya di Auditorium Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta--Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon mengatakan Palestina butuh memperoleh status "non member observer state" di PBB. Dengan begitu, dunia bisa untuk memulai mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina, sekaligus juga bagi Israel.
"Kedua negara tersebut butuh bernegosiasi. Tapi justru negosiasi itulah yang paling sulit dilakukan, mengingat kondisi yang terjadi sekarang," katanya sebagaimana rilis yang diterima Tempo, Kamis, 29 November 2012.
Ki-Moon merasa semakin prihatin soal konflik Palestina-Israel. Sebab, dalam kunjungannya ke Timur Tengah baru-baru ini ia mengaku melihat lagi potensi kehancuran, terutama terhadap warga sipil, akibat tak adanya resolusi permanen terhadap konflik yang berkembang di sana. "Juga soal peningkatan kekerasan pemukim yang mengakibatkan terlukanya warga Palestina dan kerusakan harta benda," ujarnya.
Besok pagi waktu setempat akan ada pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa soal status Palestina. Jika banyak suara mendukung Palestina, status Palestina di PBB akan berubah menjadi "non member observer state", dari yang sebelumnya "non member observer entity".
Dari kenaikan status tersebut, menurut Hasan, setidaknya PBB melakukan resolusi. Sebab, bisa jadi status tersebut merupakan pengakuan internasional bagi Palestina sebagai suatu negara.
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
18 September 2017
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
Hamas menerima persyaratan damai yang ditawarkan kepala gerakan Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri dua pemerintahan di Palestina.