TEMPO.CO , Pathein: PATHEIN - Pemimpin gerakan demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, kemarin mengawali perjalanan kampanyenya sebagai kandidat dalam pemilihan parlemen sela pada April mendatang. Komisi pemilihan umum telah meloloskan Suu Kyi untuk maju sebagai kandidat setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
Lebih dari 10 ribu pendukung Suu Kyi membanjiri jalan-jalan di sepanjang kawasan delta Irrawaddy, kawasan yang paling sengsara saat bencana topan Nargis terjadi pada 2008. Di sepanjang jalan, Suu Kyi disambut oleh para pendukungnya di Pathein, ibu kota Irrawaddy. Satu spanduk raksasa bertulisan "Mother Democracy" menyambut kedatangan Suu Kyi.
"Saya terkenang saat terakhir saya ke sini, 20 tahun lalu. Saya menyaksikan dukungan yang sama," kata Suu Kyi kepada kerumunan massa pendukungnya.
Suu Kyi terakhir kali mengunjungi Irrawaddy saat tur kampanyenya pada 1989. Saat itu pasukan tentara di Kota Danuphyu mengarahkan senjata mereka ke arah Suu Kyi. Ini salah satu konfrontasi dramatis yang dialami Suu Kyi terhadap penguasa junta militer menjelang pemilihan umum 1990. Dalam pemilu ini, partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menang besar, tapi junta tidak mengakuinya.
"Tolong, jangan lupa memilih NLD," kata Suu Kyi kepada massa yang berkumpul di lapangan olahraga di Kota Pathein.
Dalam pemilu parlemen, April mendatang, Suu Kyi mewakili Distrik Kawhmu, kawasan miskin di selatan Yangoon. Pemilu mendatang untuk mengisi 48 kursi yang lowong.
Untuk memperingati Hari Persatuan Myanmar ke-65, anggota NLD dari etnis Shan pada Ahad lalu menyatakan dukungannya terhadap Persetujuan Panglong yang dihasilkan dari Konferensi Panglong pada 1947. Panglong merupakan satu tempat yang berlokasi di Negara Bagian Shan.
Dokumen itu memuat kesepakatan untuk memberikan otonomi penuh guna menjalankan pemerintahan bagi etnis-etnis di kawasan pegunungan dan hak-hak demokrasinya dijamin sepenuhnya.
Dokumen ditandatangani oleh Liga Kemerdekaan Rakyat Anti Fasis yang dipimpin Aung San, ayah Suu Kyi dan pemimpin etnis Shan, Kachin, serta Chin. Para pemimpin ini setuju untuk bersatu berjuang untuk merdeka dari Inggris dan membentuk republik persatuan.
Namun Persetujuan Panglong belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga memunculkan konflik berkepanjangan di Myanmar.
AP | MIZZIMA | MARIA RITA
Berita terkait
Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam
29 Januari 2021
Militer Myanmar menuduh pemilu diwarnai kecurangan dan tidak mengesampingkan kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi
Baca SelengkapnyaInvestigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya
10 Februari 2018
Dua orang disiksa hingga tewas, sedangkan sisanya, warga Rohingya, ditembak oleh tentara.
Baca SelengkapnyaMiliter Myanmar Temukan 17 Jasad Umat Hindu, ARSA Dituding Pelaku
27 September 2017
Militer Myanmar?kembali menemukan 17 jasad umat Hindu?di sebuah kuburan massal di Rakhine dan ARSA dituding sebagai pelakunya.
Baca SelengkapnyaDewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya
26 September 2017
Dewan Keamanan PBB akan bertemu lusa untuk membahas penindasan Rohingya di Myanmar.
Baca SelengkapnyaMyanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine
26 September 2017
Pasukan militer?Myanmar mulai membuka satu persatu?tudingan?kekejaman?oleh?milisi Rohingya atau ARSA.
Baca SelengkapnyaPengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida
25 September 2017
Pengadailan Rakyat Internasional menyimpulkan Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya.
Baca SelengkapnyaBangladesh Bebaskan 2 Jurnalis Myanmar yang Ditahan di Cox Bazar
23 September 2017
Kedua jurnalis Myanmar ini berpengalaman bekerja untuk berbagai media internasional.
Baca SelengkapnyaWarga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar
6 September 2017
Sebagian warga Hindu mengungsi ke Banglades dan tinggal berdampingan dengan warga Muslim Rohingya.
Baca SelengkapnyaJet Tempur Myanmar Hilang Kontak Saat Latihan
5 September 2017
Satu pesawat tempur militer Myanmar hilang saat melakukan pelatihan penerbangan di wilayah selatan Ayeyarwady.
Baca SelengkapnyaBentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi
27 Agustus 2017
ASEAN mendukung Myanmar dalam proses demokrasi, rekonsiliasi, dan pembangunan di negara tersebut dengan memegang prinsip non-intervensi.
Baca Selengkapnya