Inggris dan Australia Beli Emisi Karbon Jambi

Reporter

Editor

Rabu, 12 November 2008 14:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Inggris dan Australia telah memastikan minatnya membeli emisi karbon yang dihasilkan dari hutan yang ada di Provinsi Jambi. Nilainya cukup besar, US$ 20 per ton selama satu tahun. Kepastiannya itu dituangkan dalam penandatanganan kerja sama antara Gubernur Jambi dan 10 bupati dan wali kota se Jambi dengan lembaga non pemerintah asal kedua negara tersebut.

Dari Inggris diwakili Peter N Kene dan Australia diwakili Charles B Sackson. Penandanganan kerja sama berlangsung di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (12/11). Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, kepada wartawan mengemukakan, di Jambi saat ini memiliki sedikitnya 200 ribu hektare dan setiap hektarenya dapat menghasilkan 200 – 300 ton emisi karbon.

“Uang hasil penjualan ini tentu saja dapat memacu untuk melestarikan hutan. Ini sekaligus mengubah pikiran bahwa untuk mendatangkan uang tidak selalu dengan membabat hutan. Melestarikan hutan juga bisa mendatangkan uang”, kata Zulkifli.

Gubernur berjanji, uang hasil jualan karbon akan dibagikan kepada masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan hutan. “Ini tahap awal dan dimungkinkan ke depan masih banyak negara yang meniru Inggris dan Australia,” ujarnya.

Bupati Tanjungjabung, Timur Abdullah Hich, mengaku gembira dengan kerja sama ini. "Daerah kami memiliki sekitar 32 ribu hektare hutan. Jumlah tersebut akan bertambah setelah adanya upaya pembangunan hutan bakau seluas 30 ribu hektare atas bantuan dana dari pemerintah Jepang,” katanya.

Mucktar Muis, Wakil Bupati Muarojambi, segera menyalurkan uang hasil jualan karbpn ke warganya di sekitar kawasan hutan. "Di daerah kami memeiliki sekitar 40 ribu hektare kawasan hutan yang dapat menghasilkan emisi karbon.”

Syaiful Bakhori

Advertising
Advertising

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya