Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik di Myanmar Memburuk, Korban Tewas Hampir 100 Orang

image-gnews
Orang-orang Rohingya membawa barang-barang mereka melewati pagar perbatasan Bangladesh-Myanmar untuk memasuki perbatasan Bangladesh, di Cox's Bazar, Bangladesh, 27 Agustus 2017. Sudah 98 orang tewas dalam pertempuran yang pecah pada Jumat lalu. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Orang-orang Rohingya membawa barang-barang mereka melewati pagar perbatasan Bangladesh-Myanmar untuk memasuki perbatasan Bangladesh, di Cox's Bazar, Bangladesh, 27 Agustus 2017. Sudah 98 orang tewas dalam pertempuran yang pecah pada Jumat lalu. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Iklan

TEMPO.CO, Sittwe—Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga Ahad 27 Agustus 2017, dengan hampir 100 orang tewas.

Seperti dilansir Straits Times, Senin 28 Agustus 2017, korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga.

Pemerintah Myanmar mengatakan jumlah korban tewas akibat kekerasan akibat serangan terkoordinasi oleh gerilyawan Rohingya telah meningkat menjadi 98 orang, yakni 80 gerilyawan dan 12 anggota pasukan keamanan.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut.

Baca: Rohingya Angkat Senjata, Ribuan Warga Lari dan Dievakuasi  

Kontak senjata yang mematikan itu berawal dari penyerangan pemberontak etnis minoritas Muslim Rohingya yang menyasar 30 pos polisi, Jumat lalu yang menyebabkan 32 orang tewas.

Bentrokan tersebut, yang merupakan insiden terburuk sejak Oktober 2016, telah mendorong pemerintah untuk mengevakuasi staf dan ribuan penduduk desa non-Muslim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Evakuasi khusus penduduk non-Muslim  itu dilakukan karena pemberontakan berasal dari etnis minoritas Muslim Rohingya, yang selama ini diperlakukan sebagai imigran ilegal.

Sudah puluhan ribu warga Rohingya yang melarikan diri ke Banglades sejak kekerasan pertama terjadi pada Oktober 2016 di mana militan membunuh sembilan polisi di pos berbatasan Rakhine.

Bentrokan sengit terjadi di pinggiran kota Maungdaw, menurut penduduk dan pemerintah. Serangan itu menandai peningkatan dramatis konflik yang telah merebak di kawasan ini sejak Oktober lalu.

Di samping itu, kekerasan terbaru di Rakhine, Myanmar dalam tiga hari terakhir ini, kembali memicu gelombang pelarian warga Muslim Rohingya untuk melintasi perbatasan menuju Bangladesh.

STRAITS TIMES | BOSTON HERALD | SITA PLANASARI AQUADINI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

8 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

22 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

27 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.


Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

35 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

Pakar PBB menyebut junta Myanmar menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga sipil, setelah negara tersebut memberlakukan wajib militer