Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perubahan Iklim Bisa Kurangi Potensi Konflik di Laut Cina Selatan

image-gnews
Pulau Pag-asa di kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. AP/Rolex Dela Pena, Pool
Pulau Pag-asa di kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. AP/Rolex Dela Pena, Pool
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno menjelaskan perubahan iklim global dapat mengurangi potensi konflik di Laut Cina Selatan.

“Ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil bisa mengurangi ketegangan saling klaim atas wilayah tertentu,” kata Arif saat berbicara dalam forum Geopolitics in a Changing World 2017 di Jakarta, pada Sabtu, 20 Mei 2017. 

Baca juga

AS: Tak Boleh Ada Pihak yang Merisak di Laut Cina Selatan
Cina Diam-diam Bangun Persenjataan di Laut Cina Selatan  

Menurut Arif, bila merujuk kepada konvensi hukum laut, wilayah maritim suatu negara harus dihitung dari daratan. Perhitungan itu mesti dimulai dari bentukan alamiah.

"Sesuatu yang terbentuk alamiah baru bisa dijadikan dasar membuat klaim maritim. Reklamasi tidak bisa," ujarnya. 

Arif mengakui sulit menemukan solusi bagi konflik di Laut Cina Selatan. Arif menilai solusi utama bagi persoalan Laut Cina Selatan ialah ketika negara-negara yang mengaku mempunyai otoritas terhadap pulau atau batas wilayah. 

"Penyelesaiannya siapa yang punya pulau dan karang," ucapnya.

Persoalan makin rumit karena ada lebih dari lima negara yang terlibat dalam persoalan di Laut Cina Selatan. Bahkan Arif menilai tidak mungkin masalah Laut Cina Selatan bisa selesai dengan tuntas. 

Meski demikian, lanjutnya, yang diperlukan oleh negara-negara yang terlibat ialah manajemen atau pengelolaan. Arif mengatakan upaya itu sudah dilakukan dengan cara membuat kerangka Code of Conduct (COC).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kerangka itu untuk mengelola konflik agar tidak meluas," ucapnya. 

Kemarin, dalam siaran persnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan ASEAN dan Republik Rakyat Cina berhasil menyepakati Kerangka Code of Conduct (COC Framework) di Laut China Selatan.

Kesepakatan itu dicapai pada pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC) di Guiyang, Cina.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, menilai momentum yang baik antara ASEAN-Cina dan kemajuan dalam implementasi DOC sejak beberapa waktu terakhir membantu percepatan penyelesaian COC Framework.

Simak jugaPresiden Duterte Minta Militer Kuasai Pulau di Laut Cina Selatan

Nantinya, kerangka COC itu akan disampaikan ke Menteri Luar Negeri ASEAN-Cina untuk mendapat pandangan dan persetujuan serta arahan ke depan. 

Secara umum kerangka COC Framework yang disepakati terdiri atas mukadimah, tujuan, prinsip-prinsip umum, basic undertakings, dan final clauses. 

ADITYA BUDIMAN 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jakarta dan Banten Masuki Puncak Kemarau pada Agustus 2024, Mundur Akibat Gejolak Iklim

3 hari lalu

Ilustrasi kekeringan: Warga berjalan di sawah yang kering akibat kemarau di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/ama.
Jakarta dan Banten Masuki Puncak Kemarau pada Agustus 2024, Mundur Akibat Gejolak Iklim

Jakarta dan Banten diperkirakan memasuki musim kemarau mulai Juni mendatang, dan puncaknya pada Agustus. Sedikit mundur karena anomali iklim.


Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

9 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.


13 Persen Resort Ski Dunia Diprediksi Gundul dari Salju Pada 2100

9 hari lalu

Australia dalam sepekan harus menyiapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona di resor ski. Foto: @thredboresort
13 Persen Resort Ski Dunia Diprediksi Gundul dari Salju Pada 2100

Studi hujan salju di masa depan mengungkap ladang ski dipaksa naik ke dataran lebih tinggi dan terpencil. Ekosistem pegunungan semakin terancam.


Studi Terbaru: IKN Nusantara dan Wilayah Lain di Kalimantan Terancam Kekeringan Ekstrem pada 2050

10 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Studi Terbaru: IKN Nusantara dan Wilayah Lain di Kalimantan Terancam Kekeringan Ekstrem pada 2050

Kajian peneliti BRIN menunjukkan potensi kekeringan esktrem di IKN Nusantara dan wilayah lainnya di Kalimantan pada 2033-2050. Dipicu perubahan iklim.


BRIN Genjot Penelitian Mengenai Krisis Air, Apa Saja Solusi yang Dikembangkan?

15 hari lalu

Sejumlah warga Muara Angke membawa jerigen saat melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022. Para warga yang datang dari blok Limbah, blok Eceng dan blok Empang RW 022 Muara Angke ini menggelar aksi terkait krisis air bersih yang melanda di pemukiman mereka. Selain meminta layanan air bersih, mereka juga meminta agar PAM Jaya melakukan pelayanan suplai air minum menggunakan kios air sementara untuk warga sebanyak 293.208 liter per hari, dan pemberlakuan tarif air sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2021 yaitu seharga Rp. 1.575,-/ meter kubik. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
BRIN Genjot Penelitian Mengenai Krisis Air, Apa Saja Solusi yang Dikembangkan?

BRIN mendorong penguatan riset dan inovasi terkait solusi krisis air. Berbagai teknologi pengelolaan air dikembangkan.


Komisi Fatwa MUI Pergi ke Kalteng dan Riau Sebelum Haramkan Deforestasi

27 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Komisi Fatwa MUI Pergi ke Kalteng dan Riau Sebelum Haramkan Deforestasi

MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggundulan hutan (deforestasi) serta pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim.


Ashoka dan Kok Bisa Seleksi 29 Finalis Penemu Solusi Krisis Iklim

28 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ashoka dan Kok Bisa Seleksi 29 Finalis Penemu Solusi Krisis Iklim

Ashoka dan Kok Bisa menyaring para pemilik inisiatif baru untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.


Peneliti yang Sebut Puting Beliung Rancaekek Tornado Menilai Banyak Ilmuwan Tak Paham Perubahan Iklim

29 hari lalu

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin saat ditemui seusai acara Media Lounge Discussion perihal cuaca ekstrem, Rabu 31 Januari 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Peneliti yang Sebut Puting Beliung Rancaekek Tornado Menilai Banyak Ilmuwan Tak Paham Perubahan Iklim

Peneliti di BRIN ini paparkan tiga fenomena cuaca ekstrem yang dulu tak dibayangkan bakal bisa terjadi di Indonesia


WALHI Apresiasi dan Beri Catatan Fatwa MUI soal Perubahan Iklim

30 hari lalu

Aktivis lingkungan WALHI Jakarta saat melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022. Dalam aksinya, aktivis mengkritisi Japan Energy Summit 2022  yang sedang berlangsung di Tokyo. Dalam pertemuan tersebut transisi energi masih memberi ruang terhadap solusi palsu untuk mengatasi perubahan iklim. TEMPO/Subekti.
WALHI Apresiasi dan Beri Catatan Fatwa MUI soal Perubahan Iklim

WALHI menyambut baik fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Ada juga catatan atas fatwa itu.


Dirjen di KLHK Beberkan Cara Mitigasi Puting Beliung Rancaekek

30 hari lalu

Citra satelit yang menunjukkan pusaran awan penyebab puting beliung Rancaekek, Rabu sore, 21 Februari 2024. Foto : BRIN
Dirjen di KLHK Beberkan Cara Mitigasi Puting Beliung Rancaekek

Bencana puting beliung bisa terjadi di Rancaekek disebutkan karena faktor perubahan iklim dan kenaikan suhu global.