Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Trump Segera Bolehkan Gereja Terlibat dalam Politik

image-gnews
President Donald Trump, menunjukan kartu ucapan Hari Paskah yang telah selesai dibuatnya dan nantinya akan dikirimkan pada anggota militer saat perayaan Hari Paskah le-139 di Gedung Putih, Washington, 17 April 2017.  REUTERS/Joshua Roberts
President Donald Trump, menunjukan kartu ucapan Hari Paskah yang telah selesai dibuatnya dan nantinya akan dikirimkan pada anggota militer saat perayaan Hari Paskah le-139 di Gedung Putih, Washington, 17 April 2017. REUTERS/Joshua Roberts
Iklan

TEMPO.CO, Washington- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump segera menandatangani perintah eksekutif kontroversial baru yang memungkinkan gereja dan lembaga bebas pajak lain terlibat dalam kegiatan politik.

Menurut pejabat senior Gedung Putih, Presiden Trump akan menandatangani perintah itu saat membuka Hari Doa Nasional di Gedung Putih pada Kamis, 4 Mei 2017. Trump akan bertemu dengan perwakilan dari Evangelis dan kardinal Katolik di Oval Office sebelum menandatangani perintah tersebut.

Baca juga: Mengeluh, Donald Trump: Saya Pikir Menjadi Presiden AS Mudah  

Seperti yang dilansir New York Times pada 4 Mei 2017, perintah itu bagian kebijakan pemerintahan Trump untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama.

"Trump telah lama berjanji untuk melindungi kebebasan beragama. Dia berjanji untuk membatalkan undang-undang yang melarang kegiatan politik, yang dikenal sebagai Amandemen Johnson.

Menghapus sepenuhnya peraturan tersebut akan menimbulkan respons dari Kongres, namun Trump dapat mengarahkan biro pajak atau IRS agar tidak memberlakukan larangan tersebut," kata pejabat itu.

Baca juga: Refleksi 100 Hari Kerja, Donald Trump: Saya Rindu Kehidupan Lama

Pada Februari lalu, Presiden Trump pernah menyatakan akan membatalkan Amendemen Johnson yang disahkan pada 1954. Amendemen Johnson melarang organisasi bebas pajak seperti rumah ibadah, lembaga amal, dan lembaga pendidikan, secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kampanye politik, baik mendukung maupun menentang calon politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amandemen yang dinamai sesuai dengan nama pengusulnya, yakni Senator Lyndon Johnson menyebutkan bahwa jika dilanggar maka IRS akan melakukan penyelidikan publik kepada lembaga terkait.

IRS baru melakukan penyelidikan kepada satu gereja yang diketahui telah kehilangan status bebas pajaknya akibat larangan tersebut. Gereja di Pierce Creek di Conklin, New York, dihukum karena mengeluarkan iklan koran yang memberitahu orang-orang Kristen bahwa mereka tidak dapat memilih Bill Clinton dalam pemilihan presiden tahun 1992.

Baca juga: Trump Buka Hotline Imigran, Malah Dibanjiri Laporan Soal Alien

Meski begitu, beberapa pemimpin agama telah membantah peraturan tersebut memiliki efek mengerikan dalam kebebasan berbicara.

Beberapa pakar menyebutkan bahwa melonggarkan aturan itu, dikhawatirkan beberapa pihak akan menyalahgunakan gereja sebagai tempat transaksi uang gelap tanpa mengungkapkan pendonornya. Namun Presiden Trump berkukuh untuk meneken perintah eksekutif agar gereja dan lembaga bebas pajak boleh melibatkan diri dalam politik.

NEW YORK TIMES|FOX NEWS|YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Seorang wanita meniup kantong plastik saat mengambil sampel udaranya untuk tes Covid-19 menggunakan GeNose C19 di sebuah stasiun kereta di Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Alat buatan Indonesia ini mulai digunakan untuk screening penumpang kereta jarak jauh. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.


Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai warga negara Amerika Serikat. Orient mengakui sempat memiliki paspor AS, namun tidak lantas mengubah status kewarganegaraannya. Facebook.com
Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020


Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana di Singapura, 11 Juni 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.


Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.


Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Ilustrasi microchip semikonduktor. [REUTERS/Kim Kyung-Hoon]
Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.


Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Sekitar ratusan ribu warga Amerika Serikat turun ke jalan pada Sabtu, 30 Juni 2018, menuntut pemerintahan Presiden Donald Trump mengizinkan imigran masuk dan mempertemukan anak imigran dengan orang tua mereka. Reuters
Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.


Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Gas air mata dilepaskan di antara pengunjuk rasa saat bentrokan dengan polisi di Gedung Capitol pada rapat pengesahan hasil pemilihan presiden 2020 oleh Kongres AS di Gedung Capitol AS di Washington, 6 Januari 2021. Sekitar 350 pasukan Garda Nasional D.C. dikerahkan untuk mengantisipasi kerusuhan yang diperkirakan akan terjadi. REUTERS/Shannon Stapleton
Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol


Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Wartawan asal Amerika Serikat, Daniel Pearl, yang tewas dipenggal pada 2002. Sumber: The Times of Israel
Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.


Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Dokter umum Luisa Vera bereaksi setelah menerima vaksin virus corona (Covid-19) buatan Pfizer-BioNTech di Universitas Kesehatan Indiana, Rumah Sakit Methodist di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat, Rabu, 16 Desember 2020. Kredit: ANTARA FOTO/REUTERS/Bryan Woolsto/HP/djo/am.
Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19


Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Silinder berisi uranium di fasilitas nuklir Fordow, Iran.[IRNA]
Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran