Referendum Turki, 55 Juta Orang Menuju Bilik Suara Termasuk Napi  

TEMPO.CO, Istanbul - Lebih dari 55 juta warga Turki akan menuju bilik suara untuk mengikuti referendum pada ahad, 16 April 2017. Pesta demokrasi ini untuk mengubah konstitusi sekaligus memberikan kekuasaan kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Daily Sabah dalam laporannya mengatakan, warga Turki serempak mendatangi 167 ribu tempat pemungutan suara tersebar di seluruh Turki pada Ahad, 16 April 2017.

"Lebih dari satu juta warga Turki baru pertama kali mencoblos," tulisnya. Bagi narapidana, mereka juga disiapkan kartu suara untuk memilih di dalam penjara.

Pada referendum ini, seluruh tahanan dan terdakwa yang menunggu persidangan tidak kehilangan hak pilih, termasuk pelaku kejahatan.

Meskipun Komite Pemilihan Umum tidak mengumumkan kepada publik jumlahnya, namun menurut laporan koran Turki, Milliyet, lebih dari 78 ribu tahanan akan menggunakan hak pilihnya. Jumlah ini meningkat 127 persen bila dibandingkan dengan pemilu November 2016.

Kertas suara pada pemilihan ini akan terbagi dua warna berbeda. Warna sisi dalam putih untuk pilihan Yes sedangkan No bagian dalam kertasnya berwana coklat.  

Pemilihan suara akan dimulai pada pukul 07.00 pagi hingga pukul 16.00 sore waktu setempat untuk wilayah Turki bagian Timur yakni Provinsi  Adyaman, Ar, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakr, Elaz, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümühane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmara, Mardin, Mus, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, anlurfa, Van, Bayburt, Batman, rnak, Ardahan, Idr, dan Kilis.

Sedangkan untuk wilayah Barat dimulai pukul 08.00 sampai pukul 17.00 waktu setempat. Alasan perbedaan ini lantaran matahari terbit dan terbenam lebih awal di timur negara itu daripada di barat.

Adapun sekitar 2,9 juta warga Turki di luar negeri sudah melakukan pencoblosan antara 27 Maret-9 April 2017. Pada 16 April 2017, pemilih di Turki akan diminta memilih "Yes" atau "No" terhadap Pasal 18 Undang-Undang, yang juga meliputi perubahan sistem parlementer ke presidensial.

Kampanye "Yes" didukung oleh partai berkuasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) dan oposisi Partai Gerakan Nasionalis (MHP). Sedangkan kampanye "No" dimotori oleh oposisi dari Partai Republik Rakyat.

Konstitusi terbaru Turki  dibentuk pada 1983 menyusul kudeta militer pada 1980.

DAILY SABAH | CHOIRUL AMINUDDIN