TEMPO.CO, Jakarta - Dalam kurun dua tahun terakhir, Indonesia dan Prancis berbagi pengalaman diguncang teror. Tragedi Charlie Hebdo melanda Paris, ibu kota Prancis, pada Januari 2015. Pelaku serangan yang menewaskan total 17 orang itu berafiliasi dengan Al-Qaidah. Setahun berselang, juga pada Januari, giliran serangan bom mengguncang kawasan Thamrin, Jakarta. Kali ini pelaku berbaiat ke kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Prancis, Jean-Marc Ayrault, mengatakan terorisme patut selalu diwaspadai karena bisa menyerang di mana saja. "Memerangi terorisme membutuhkan banyak tekad," kata Ayrault melalui surat elektronik, Rabu pekan lalu. "Perlu kerja sama mendalam agar racun radikalisasi tidak menyebar."
Kepada Tempo, Ayrault, 67 tahun, yang melawat ke Jakarta pada Senin, 27 Februari 2017 hingga hari ini, tidak hanya menanggapi aksi teror yang melanda negaranya. Bekas Perdana Menteri Prancis ini juga mengomentari krisis akibat pengungsi di Eropa, kebangkitan populisme sayap kanan, hingga rencana lawatan Presiden Francois Hollande pada akhir Maret mendatang. Berikut ini petikannya.
Ini lawatan pertama Anda ke Indonesia. Apa tujuan kunjungan Anda?
Saya mempersiapkan lawatan Presiden Prancis bulan depan. Kami ingin meningkatkan hubungan dengan Indonesia, mengembangkan kerja sama dengan Asia Tenggara di bidang politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Saya juga akan bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Kunjungan Presiden Hollande akan menjadi lawatan pertama Presiden Prancis ke Indonesia dalam 31 tahun terakhir. Kenapa sekarang?
Indonesia adalah negara demokrasi yang besar, ekonomi besar dan mitra penting untuk Prancis dan Uni Eropa. Presiden Hollande pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Ise-Shima, Jepang, tahun lalu. Kunjungan Presiden Prancis mendatang akan sangat simbolis dan bersejarah dan akan meningkatkan hubungan politis dengan mitra strategis seperti Indonesia.
Bagaimana Anda melihat Indonesia dan seberapa penting Indonesia bagi Prancis?
Kedua negara sama-sama berperan penting di kawasan, dan dalam hubungan antara Uni Eropa dan ASEAN. Prancis adalah negara Eropa pertama yang mengaksesi Traktat Kerja Sama dan Persahabatan (TAC) ASEAN. Indonesia dan Prancis sama-sama berkomitmen pada demokrasi. Indonesia tidak saja memiliki komunitas muslim terbesar di dunia, tetapi juga memiliki sejarah yang sangat kaya akan peradaban dan tradisi, toleransi dan kebersamaan yang telah berusia berabad-abad menjadikan Indonesia sebagai teladan. Prancis dan Indonesia juga kekuatan di dunia global. Pada Juli 2011, Indonesia adalah negara pertama yang menandatangani Kemitraan Strategis dengan Prancis di Asia Tenggara. Kami berharap banyak dengan kemitraan ini untuk mengatasi tantangan bersama dalam kerangka G20 dan implementasi Perjanjian Iklim Paris.
Saya juga memuji komitmen Indonesia dalam perdamaian dan keamanan global, termasuk dalam operasi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa, beberapa di antaranya di negara-negara berbahasa Prancis, Francophone. Pada 15 Januari lalu, Indonesia juga berperan dalam Konferensi Perdamaian Timur Tengah, yang diselenggarakan Prancis di Prancis. Kerja sama keuangan kita juga cukup besar, termasuk melalui Badan Pembangunan Prancis AFD, yang telah berada di Jakarta selama 10 tahun dari sekarang. Prancis adalah negara donor ketiga terbesar Indonesia.
Populisme sayap kanan dan gerakan radikal semakin populer di berbagai negara, termasuk Prancis. Bagaimana tanggapan Anda?
Dalam periode perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, masyarakat bisa tergoda oleh gerakan yang berfokus pada identitas. Ini kesalahan. Tanggung jawab pemerintah untuk memerangi populisme, sembari tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Terorisme dan kekerasan harus diperangi, sambil mencari cara baru untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menguntungkan rakyat banyak.
Prancis cukup sering menjadi target serangan teror. Charlie Hebdo, tragedi Paris berdarah, hingga insiden truk maut di Nice. Bagaimana Anda mencegahnya?
Terorisme bisa menyerang di mana saja, termasuk Prancis dan Indonesia. Demokrasi, kebebasan, dan masyarakat yang terbuka menjadi sasaran. Memerangi terorisme perlu banyak tekad, kerja sama internasional, dan sumber daya memadai dalam sistem penegakan hukum. Kerja sama mendalam diperlukan untuk memastikan agar racun radikalisasi tidak menyebar, dengan intoleransi, xenofobia, sektarianisme, penolakan akal sehat, dan seruan kekerasan. Pemimpin politik dan pemimpin agama harus bekerja sama.
Prancis dan Jerman kompak mengkritik kebijakan anti-imigran Donald Trump. Bagaimana situasi ini akan mempengaruhi hubungan Prancis dan Amerika Serikat?
Prancis dan mitra Eropa-nya telah menekankan pentingnya menerapkan kebijakan imigrasi yang komprehensif, sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. Diskriminasi berdasarkan agama atau suku bangsa tak dapat diterima dan tidak membantu memerangi terorisme.
Otoritas Prancis telah banyak berdiskusi dengan pemerintah baru Amerika. Saya pikir kedua pihak ingin membangun hubungan yang konstruktif. Prancis selalu bersekutu dengan Amerika. Tapi Prancis kali ini tidak setuju dan akan terus mempertahankan sikap yang independen. Itu tidak akan berubah.
Apakah Prancis berada di jalur yang tepat untuk menangani krisis akibat pengungsi?
Lebih dari satu juta pengungsi datang ke Uni Eropa tahun lalu. Sebagian besar dari Suriah, Irak, dan sub-Sahara Afrika. Kami berupaya menyambut mereka dan memberi bantuan. Meski menjadi beban berat bagi masyarakat kami, kami berkomitmen untuk menyambut orang-orang yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan. Tentu tujuan utama kami adalah mengakhiri akar penyebabnya, yaitu menghentikan konflik, terutama di Timur Tengah.
Partai Sosialis dan para calonnya terpuruk dalam jajak pendapat menjelang pemilihan Presiden Prancis April dan Mei mendatang. Bagaimana Anda mengatasi kandidat unggulan dari Front Nasional, Marine Le Pen?
Pemilihan Prancis adalah acara demokrasi yang besar, event yang menggerakkan rakyat Prancis. Itu keputusan mereka. Di Prancis dan Indonesia, kita beruntung bisa bebas memilih pemimpin. Kita tidak boleh melupakan hal itu. Sejauh yang saya ketahui, rakyat Prancis akan menolak populisme dan akan membuat pilihan sejalan dengan nilai-nilai universal yang membentuk pondasi Republik Prancis.
MAHARDIKA SATRIA HADI
