TEMPO.CO, Jakarta – Perayaan valentine tahun ini di Indonesia menjadi sorotan media asing dengan memberitakan tentang larangan pelajar-pelajar merayakan valentine sampai penyitaan kondom dari minimarket.
Reuters, hari ini, Selasa, 14 Februari 2017, memberitakan tentang polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menggeruduk minimarket dan menyita kondom yang biasa dijual bebas di sebagian besar wilayah Indonesia.
”Penyitaan dilakukan setelah menerima laporan dari warga bahwa minimarket menjual kondom dengan cara melanggar hukum, khususnya saat hari valentine,” kata Jufir, polisi Makassar yang melakukan penyitaan.
Jufri juga diberitakan mengingatkan para pekerja di minimarket itu untuk tidak menjual alat kontrasepsi kepada remaja.
Reuters kemudian menjelaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2012 telah mengeluarkan fatwa tentang larangan perayaan valentine karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Perayaan valentine dinilai bertentangan dengan budaya muslim dan ajarannya.
Adapun Pemerintah Kota Surabaya memerintahkan sekolah-sekolah untuk melarang murid-muridnya merayakan valentine di luar jam sekolah. Di situs resminya, Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan, perayaan valentine tidak sesuai dengan budaya dan norma sosial.
Surat edaran larangan merayakan valentine dikeluarkan lembaga-lembaga sekolah umum di Provinsi Jawa Barat. Surat edaran itu diunggah di situs resmi Pemerintah Kota dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia.
Aceh, satu-satunya provinsi yang memberlakukan syariat Islam di Indonesia, telah menerbitkan larangan merayakan valentine.
Di Jakarta, ibu kota Indonesia, dan beberapa tempat lainnya di Indonesia, perayaan Valentine sudah umum dikenal. Perusahaan-perusahaan meraup uang dengan menjual barang dagangan khusus menyambut valentine dengan harga diskon dan promosi tertentu.
Maskapai Garuda Indonesia, misalnya, menawarkan diskon 15 persen untuk penumpang yang membeli tiket pesawat Garuda untuk tujuan tertentu. Begitu juga perusahaan yang menjual jasa pengiriman hadiah valentine berupa bunga dan cokelat valentine, memberikan diskon kepada konsumennya.
Indonesia yang memberlakukan sistem desentralsisi, membolehkan pemerintah daerah untuk membuat aturan tertentu tanpa mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
REUTERS | MARIA RITA
