Silicon Valley Kecam Kebijakan Trump yang Batasi Imigran  

TEMPO.CO, California – Perlawanan terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membatasi imigran mulai tampak, salah satunya disuarakan perusahaan-perusahaan teknologi yang bermarkas di Silicon Valley, California.
 
Seperti dikutip dari kantor berita BBC, Selasa, 31 Januari 2017, perusahaan-perusahaan raksasa di sana satu per satu menyuarakan pendapatnya dan menyerang kebijakan Trump.

Baca: Keturunan Imigran, Bos Facebook Kritik Aturan Donald Trump

CEO Google Sundar Pichai telah mengirimkan memo kepada seluruh karyawannya mengenai kekhawatirannya.

Menurut dia, lebih dari 100 staf Google akan terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Sabtu lalu, pendiri Google, Sergey Brin, juga sempat bergabung dengan para demonstran yang menolak kebijakan Trump di Bandara San Fransisco.

Selain Brin, terlihat pula Sam Altman. Altman merupakan pendiri Y Combinator, program akselerator terkemuka yang masih terbilang baru di dunia start-up.

Di sejumlah media sosial, suara-suara sumbang yang mengkritik kebijakan Trump juga terdengar. CEO Netflix Reed Hastings salah satunya.

Dia menyatakan surat perintah yang ditandatangani Presiden Amerika yang baru tersebut sangat tidak Amerika dan hal itu melukai warganya.

Pendiri sekaligus CEO Twitter, Jack Dorsey, mengatakan surat perintah itu sangat nyata dan mengecewakan.

Sedangkan CEO Apple Tim Cook menyatakan kepada para stafnya bahwa kebijakan Trump itu bukan merupakan kebijakan yang mereka dukung.

Microsoft menilai, surat perintah Trump sesat. Menurut Mozilla, kebijakan tersebut mengabaikan sejarah.

Bahkan, pendiri AirBnB, Brian Checky, menawarkan perumahan gratis kepada siapa pun yang tertangkap di luar Amerika, yang tidak dapat kembali ke rumahnya.

CEO Uber Travis Kalanick mengatakan larangan imigran oleh Trump akan berdampak terhadap banyak orang yang tidak bersalah.

Dia pun menyiapkan dana sekitar US$ 3 juta untuk mendukung staf Uber, termasuk para driver mereka, apabila tertangkap akibat perintah tersebut.

BBC | ANGELINA ANJAR SAWITRI