TEMPO.CO, Tel Aviv - Israel menyetujui pembangunan 566 rumah baru di daerah pendudukan Yerusalem timur.
Persetujuan pembangunan permukiman di tiga lokasi berbeda itu dibenarkan pemerintahan Wali Kota Yerusalem, Ahad, 22 Januari 2017, atau dua hari setelah Presiden Donald Trump dilantik menjadi pemimpin Amerika Serikat.
Menurut Meir Turgeman, pihak komite perencanaan dan pembangunan kota, kepada Radio Israel, izin rencana pembangunan itu sebelumnya sempat tertunda hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Barack Obama.
Sebelumnya, pemerintahan Obama menentang keras ekspansi Israel membangun perumahan di kawasan "Garis Hijau 1967" bagi warga Yahudi.
Dalam sebuah pemungutan suara yang digelar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Desember 2015 menghasilkan suara 14-0 menentang pembangunan perumahan tersebut karena dianggap melanggar hukum internasional.
"Dalam pemungutan suara tersebut duta besar Amerika untuk PBB Samantha Power menyatakan abstain," tulis Independent, Ahad, 22 Januari 2017.
Namun pemerintahan Trump justru menaruh simpati terhadap sekutu dekatnya itu dan menarik Power untuk digantikan dengan David Friedman yang lebih pro-Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan akan bertemu dengan Trump pekan depan dalam salah satu agenda pertemuan pertama Trump dengan para pemimpin dunia.
Israel mencaplok Yerusalem Timur pada Perang Enam Hari 1967. Hingga saat ini, aksi Israel itu ditentang komunitas internasional. Sebab, kota tersebut diklaim Palestina dan Israel sebagai wilayah ibu kota negara mereka.
INDEPENDENT | CHOIRUL AMINUDDIN
