TEMPO.CO, Damaskus - Pemberontak Suriah menolak klaim pemerintah bahwa mereka telah mencapai kata sepakat soal suplai air di kawasan dekat Damaskus, Wadi Barada. Penolakan tersebut disampaikan Ahmed Ramadan mewakili oposisi dari barisan Koalisi Nasional.
"Informasi soal suplai air sama sekali tidak benar. Ini bagian dari perang psikologis rezim," ujarnya kepada kantor berita AFP.
Berita lainnya:
Pengungsi Suriah Tuntut Facebook yang Biarkan Hoax Viral
Anak-anak ISIS Membunuh Secara Sadis Tawanan di Suriah
Seorang sumber di Wadi Barada mengatakan kepada AFP, ratusan warga sipil meninggalkan kawasan tersebut sesuai dengan kesepakatan.
Kantor berita SANA juga melaporkan, warga setempat meninggalkan kawasan tersebut, termasuk para pejuang dari kelompok oposisi. Laporan mengenai kesepakatan itu muncul setelah berlangsungnya pertempuran selama berminggu-minggu di Wadi Barada.
Wadi Barada adalah kawasan sumber air yang terletak 15 kilometer sebelah barat Damaskus. Daerah ini digempur habis-habisan oleh pasukan pemerintah dukungan Rusia, mengakibatkan gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan pemberontak retak.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, perang di Wadi Barada telah merusak infrastruktur saluran air serta mengancam kehidupan 5,5 juta orang yang tinggal di ibu kota dan pinggiran.
Rabu, 11 Januari, 2017, Gubernur Damaskus Alaa Ibrahim menuturkan kepada SANA bahwa telah terjadi kesepakatan yang isinya pemerintah diizinkan mengawasi kembali Wadi Barada.
"Kesepakatan itu antara lain menyatakan kelompok militan menyerahkan seluruh senjata berat, sedangkan nonpenduduk lokal segera meninggalkan Wadi Barada."
AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN