TEMPO.CO, Bangkok - Parlemen Thailand mengeluarkan pernyataan tentang penundaan pemilihan umum hingga 2018. Thailand seharusnya mengadakan pemilihan umum pada akhir 2017.
Anggota Majelis Nasional, Somjet Boonthanom, menjelaskan, rencana menunda pemilu disebabkan oleh peraturan tentang pemilu yang belum rampung. Menurut Boonthanom, pemerintah masih membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mengeluarkan undang-undang pemilu baru menjelang transisi negara dari pemerintahan militer ke sipil.
Seperti dilansir Al Jazeera pada 2 Januari 2017, pemilu Thailand kemungkinan akan diadakan pada Maret atau April 2018.
"Ini bukan penundaan. Namun, karena kerumitan dalam menyusun undang-undang pemilu, pemilu tidak akan terjadi tahun ini," kata Boonthanom.
Meskipun sering menyatakan komitmen dalam memulihkan demokrasi, pemerintah militer kerap menunda pemilihan umum sejak kudeta pada Mei 2014 terhadap pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis. Yingluck jatuh dari pemerintahan setelah diadili dalam kasus korupsi skema pengadaan beras bagi penduduk miskin.
REUTERS | AL JAZEERA | YON DEMA
Baca:
Didenda Rp 13 Triliun, eks PM Yingluck Dipersilakan Banding
Yingluck Tuntut Jenderal Chan-ocha Usut Korupsi Saudaranya