TEMPO.CO, New York - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyarankan pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengunjungi wilayah barat laut negara itu, Negara Bagian Arakan atau Rakhine, untuk mendengarkan suara rakyatnya di sana.
Suu Kyi juga diminta mengatakan kepada rakyatnya di Arakan/Rakhine bahwa mereka akan dilindungi di tengah tuduhan tentara memperkosa wanita muslim Rohingya, membakar rumah, dan membunuh penduduk sipil.
"Keengganan pemerintah Myanmar mengambil sikap tegas terhadap kaum ekstremis dan menggunakan militer dibanding pendekatan proaktif untuk memberikan keamanan kepada rakyat setempat menyebabkan kekecewaan di dalam negeri dan internasional," kata Vijay Nambiar, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, 9 Desember 2016.
Baca:
PBB: 2016, Tahun Bencana HAM dan Bangkitnya Fasisme
Iran Bui 12 Orang Gara-gara Berfoto Tak Islami di Instagram
"Hanya dengan bertindak tegas dalam masalah itu, pemerintah dapat menyelesaikan krisis dan menjaga citra internasionalnya ."
Selain itu, Nambiar mendesak peraih Nobel Perdamaian itu mengunjungi Maungdaw dan Buthidaung di Rakhine. Kekerasan militer di Rakhine telah menewaskan sedikitnya 86 orang dan menyebabkan 10 ribu lain melarikan diri ke Bangladesh.
Krisis itu memberikan tantangan kepada Suu Kyi, yang berhasil memperoleh kekuasaan dengan janji mengutamakan persatuan.
REUTERS | IRRAWADDT | YON DEMA
