TEMPO.CO, Seoul - Kejaksaan Korea Selatan kembali menggerebek instansi pemerintahan dan perusahaan swasta yang diduga terlibat skandal korupsi yang melibatkan Presiden Park Geun-hye.
Kali ini, kantor Lotte Group, SK Group, dan divisi perizinan duty free Kementerian Keuangan yang digerebek. Penggerebekan yang terjadi pada 24 November 2016 itu merupakan bagian dari perluasan penyelidikan atas dugaan skandal yang menjerat Presiden Park.
Baca Juga:
Lotte, SK Group, dan Kementerian Keuangan divisi perizinan duty free diduga memberikan uang kepada dua yayasan yang dikendalikan oleh Choi Soon-sil, sahabat sekaligus paranormal Presiden Park. Choi menerima uang itu untuk meloloskan lisensi bebas bea.
Baca :
Provokasi Massa, Ulama Pakistan Ini Dihukum Mati
Ulama Turki: Muslim Dunia Abaikan Rohingya
Juru bicara Lotte Group dan SK Group serta Kementerian Keuangan mengkonfirmasi penggerebekan itu, tapi tidak merinci lebih lanjut.
Sehari sebelumnya, 23 November, kantor Samsung dan layanan dana pensiun (NPS) digerebek dalam kasus yang sama.
Dalam perkembangan terbaru, parlemen Korea Selatan tengah mengupayakan rencana pemakzulan Presiden Park yang rencananya akan dimulai pada awal bulan depan.
Dibutuhkan dua pertiga dari jumlah total anggota parlemen yang beranggota 300 orang untuk meluluskan pemakzulan itu. Saat ini Partai Demokrat, oposisi utama yang memiliki 125 kursi di parlemen, mengupayakan hal itu dan dilaporkan terdapat sekitar 30 anggota parlemen dari partai berkuasa, Saenuri, yang mendukung.
Ratusan ribu orang turun ke jalan di Seoul sejak pekan lalu untuk memprotes Presiden Park agar segera mengundurkan diri. Ini merupakan aksi unjuk rasa terbesar di Korea Selatan sejak 1980-an.
Park, yang masa jabatannya baru akan berakhir pada Februari 2018, telah menolak tuntutan untuk mengundurkan diri, tapi telah meminta maaf sebanyak dua kali.
CHANNEL NEWS ASIA | YON DEMA
