Ribuan Orang Teken Petisi Hapus Aturan Wanita Saudi Dikawal

TEMPO.CO, Riyadh-Ribuan warga Arab Saudi telah menandatangai petisi online yang mendesak pemerintah menghapus sistem pengawalan bagi wanita Saudi ke mana saja pergi. Sistem ini juga mewajibkan wanita Saudi meminta izin kepada suami atau saudara laki-lakinya untuk melakukan berbagai tugas mendasarnya.

"Perempuan harus diperlakukan sebagai warga negara seutuhnya. Ini bukan saja isu perempuan, ini juga untuk menekan laki-laki normal, ini tidak hanya untuk perempuan," kata Aziza Al-Yousef, aktivis yang menentang sistem pengawalan dalam satu dekade ini seperti dikutip dari Guardian, 27 September 2016.  

Beberapa tahun terakhir, gerakan protes menuntut sistem pengawalan diakhiri terus bertumbuh. Yousef dan aktivis terkenal lainnya memulainya sejak lima tahun lalu dengan menggelar pelatihan dan melakukan pendidikan mengenai sistem pengawalan dari sisi agama.

Perlawanan terhadap sistem pengawalan mencapai puncaknya pada musim semi setelah kelompok pemantau HAM, Human Rights Watch (HRW) merilis laporan tentang sistem pengawalan itu.

Para pendukung penghapusan sistem pengawalan di Arab Saudi kemudian menyebarkan gerakan penyadaran akan isu ini dengan membuat tagar #IAmMyOwnGuardian.

Peneliti di bidang kesehatan perempuan, Hala Aldosari, kemudian menuliskan petisi itu dan berkarya berdasarkan laporan HRW. Menurut Aldosari, kampanye dengan membuat tagar itu meraih dukungan banyak perempuan dari berbagai usia dan latar belakang.

Dalam kurun waktu dua hari setelah petisi online disebar, sekitar 2.500 perempuan mengirim telegram ke kantor Raja Saudi untuk mendesaknya mengakhiri sistem pengawalan. Adapun petisi sudah diteken 14.682 setelah diunggah di Twitter.

Pemerintah Arab Saudi sebetulnya sudah dua kali menyetujui penghapusan sistem pengawalan, yakni tahun 2009 dan 2013. Persetujuan ini setelah Dewan Nasional HAM Bersatu mengkajinya.

Yang terjadi adalah sejumlah reformasi misalnya sistem yang memudahkan wanita bekerja, penunjukkan wanita sebagai dewan penasehata Raja, dan mengizinkan perempuan untuk memberikan suara dan maju dalam pemilihan kepala pemerintahan kota. Sayangnya, reformasi ini memberikan pembatasan terhadap hak asasi wanita, termasuk sistem pengawalan tidak kunjung dihapus.

Padahal menurut Hamid M Khan sebagai Deputi Direktur Rule of Law Collaborative di Universitas of South Caroline, banyak anggota keluarga kerajaan Saudi terbuka untuk gagasan penghapusan sistem wanita Saudi dikawal. Kendalanya datang dari para ulamah senior Saudi yang menolak mengubahnya.

Sementara menurut Yousef, sejumlah ulamah Saudi justru ikut meneken petisi online yang menuntut penghapusan sistem pengawalan bagi wanita Saudi. Hal ini mengindikasikan sistem pengawalan tidak berakar dari hukum Islam. "Mereka semuanya menyatakan hal ini bukan agama, ini semua peraturan pemerintah dan hal itu seharusnya diubah," kata Yousef.

Hukum Arab Saudi mewajibkan perempuan untuk meminta izin kepada keluarganya yang pria jika ingin berjalan-jalan, menikah, atau keluar tahanan. Dan sistem itu dibutuhkan untuk memberikan jaminan pekerjaan atau akses di bidang pelayanan kesehatan.

Pengawal itu adalah ayah dari si wanita dan suami jika wanita itu sudah menikah. Untuk janda, dapat meminta izin ke anak laki-lakinya.

GUARDIAN | MARIA RITA
Baca:
Tablet Samsung Terbakar Dalam Kabin Delta Airlines
Alasan Ahok Tak Menunda Pembongkaran Bukit Duri