Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Jual Babi, Supermarket Halal di Paris Terancam Ditutup  

Editor

Mustafa moses

image-gnews
Ilustrasi troli barang belanjaan non halal. Malaysiakini.com/Lim Huey Teng
Ilustrasi troli barang belanjaan non halal. Malaysiakini.com/Lim Huey Teng
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah lokal mengharuskan satu supermarket berlabel halal di Colombes, sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Paris, menjual minuman beralkohol dan daging babi. Petugas bahkan mengancam akan menutup supermarket bila tidak mematuhi aturan. Kasus ini telah masuk ke pengadilan sejak Oktober tahun lalu.

Supermarket bernama Good Price itu diberi tahu oleh otoritas lokal bahwa mereka menggunakan bangunan dengan tidak mengikuti kontrak. Dalam kontrak sewa disebutkan supermarket tersebut diharuskan menjual makanan yang sifatnya umum, artinya mereka harus menjual segala jenis makanan.

Pihak otoritas setempat berpendapat bahwa masyarakat kerap merasa tidak dilayani dengan baik karena supermarket tersebut tidak menyediakan alkohol dan daging babi. Supermarket itu sebelumnya ditempati toko waralaba lain.

"Wali Kota Colombes Nicole Goueta mengunjungi supermarket tersebut , lalu meminta secara langsung untuk membuat variasi atas produk yang mereka jual dengan menjual alkohol dan makanan non-halal," kata Staf Walikota Jérôme Besnard seperti dikutip Telegraph.

Ia mengatakan masyarakat lokal protes karena mereka sudah tidak bisa lagi membeli berbagai jenis makanan di Good Price. Mereka harus berjalan jauh untuk membeli bahan makanan yang mereka inginkan.

"Kami ingin kehidupan sosial yang berbaur. Kami tidak ingin di area tertentu hanya ditempati oleh muslim, sedangkan lainnya untuk kawasan non-muslim," kata Besnard. Ia menambahkan, bahwa reaksi masyarakat tersebut bisa saja sama jika ada toko halal yang berdiri di sana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Otoritas Colombes berpendapatan bahwa Good Price telah melanggar prinsip-prinsip yang telah tertanam di Prancis yang mengutamakan kelompok tertentu dalam masyarakat daripada mementingkan kepentingan bersama. Mereka kini berupaya untuk mengambil tindakan hukum untuk mengakhiri polemik tersebut pada 2019. Hal itu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Sedangkan Soulemane Yalcin, pengelola supermarket tersebut, mengatakan ia hanya menjalani kebutuhan sebagian besar masyarakat di area tersebut. "Ini bisnis," kata Yalcin.

Yalcin mengatakan ia melihat kondisi sekitar dan akhirnya menargetkan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat. Dalam kontrak sewa tertulis 'Toko makanan umum dan hal lain yang terkait'. Namun, kata Yalcin, kata 'hal lain yang terkait' tersebut bisa diartikan berbagai tafsir. "Semua tergantung pada bagaimana Anda menafsirkannya," katanya.

Saat ini, Yalcin telah menyewa pengacara untuk melawan tawaran otoritas perumahan apabila ia nanti harus diusir dari tempat itu.

TELEGRAPH.CO.UK | LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

14 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berpose selfie saat menjadi tuan rumah resepsi perayaan Idul Fitri di Gedung Putih di Washington, AS, 2 Mei 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 3 April 2024 diawali oleh sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

14 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

16 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.


Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

40 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat membuka acara Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry di Jakarta, Selasa, 28 November 2023/Foto: Doc. MenKopUKM
Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.


Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

30 Januari 2024

Pembukaan Haraku Ramen di Gandaria City, Jakarta Selatan, sekaligus penyerahan sertifikasi halal dadi LPPOM MUI, Selasa 30 Januari 2024. TEMPO/Yunia Pratiwi
Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

Haraku Ramen hadir sebagai ramen halal dengan cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia


Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

27 Januari 2024

Flip'NFry berhasil meraih sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama/Flip'NFry
Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Konsumen Indonesia sangat memahami dan sadar akan makanan yang mereka konsumsi. Sertifikat halal semakin sering ditanyakan


MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

19 Januari 2024

Gedung MUI. Dok.MUI
MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

MUI menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman.


Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

30 Desember 2023

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham/Tempo-Mitra Tarigan
Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

Ada beberapa alasan para pengusaha masih ogah mengurus sertifikat halal bagi produk mereka. Apa saja?


Kemenperin Operasikan Aplikasi Pendataan Industri Halal Mulai Januari 2024

29 Desember 2023

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Kemenperin Operasikan Aplikasi Pendataan Industri Halal Mulai Januari 2024

Kemenperin memberikan perhatian khusus pada industri halal.


Menlu Retno Bahas Kerja Sama Sektor Halal dengan Maroko

23 Desember 2023

Menlu Retno Marsudi di Majelis Umum PBB New York, 23 September 2023. (kemlu.go.id)
Menlu Retno Bahas Kerja Sama Sektor Halal dengan Maroko

Menlu Retno Marsudi membahas potensi kerja sama Indonesia dan Maroko di sektor halal dan pengakuan sertifikasi halal.