TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menciptakan sejarah setelah menandatangani instruksi presiden (inpres) yang memungkinkan rakyatnya mengakses penuh catatan dan laporan pemerintah untuk kali pertama.
Juru bicara Duterte, Martin Andanar, mengatakan inpres yang mencakup semua instansi pemerintah itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap transaksi dan keputusan.
Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOI) yang tertahan hampir selama 29 tahun tersebut diteken Duterte, Sabtu, 23 Juli 2016, di Davao City.
Media dan kelompok pemantau sudah bertahun-tahun mendesak reformasi informasi di dalam tubuh birokrasi pemerintah. Namun hal tersebut baru dilaksanakan pada masa kepemimpinan Duterte, yang belum sebulan resmi menjalani tugasnya, yakni baru 25 hari.
Perintah Duterte mencakup semua kantor pemerintah pusat yang mengharuskan mereka mengungkapkan semua catatan, menit pertemuan, penelitian, dan informasi yang diminta publik.
"Setiap rakyat Filipina akan memiliki akses ke informasi, catatan resmi, catatan publik, dan dokumen, serta surat-surat yang berkaitan dengan tindakan resmi, transaksi, atau keputusan, serta data penelitian pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk pengembangan umum," demikian bunyi inpres tersebut.
Namun perintah itu tidak mencakup informasi yang dapat membahayakan keamanan negara, legislatif, dan yudikatif. Menurut salinan dokumen terkait, pemerintah daerah juga didorong untuk mematuhi perintah ini.
Selain mendapat dukungan dan pujian dari wartawan yang pernah bersitegang dengan Duterte, penandatanganan inpres tersebut diapresiasi mantan saingannya pada pemilu lalu. Senator Grace Poe yang mendukung undang-undang kebebasan informasi itu mengatakan langkah yang diambil Duterte adalah sukses besar.
MANILA BULETIN | CNN | INQUIRER | YON DEMA
