Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan

image-gnews
Suasana public hearing yang membahas gugatan Filipina terhadap Cina atas Laut Cina Selatan di Pengadilan Arbitrase Internasional, Den Haag, Belanda, 25 November 2015. (Foto: Istimewa)
Suasana public hearing yang membahas gugatan Filipina terhadap Cina atas Laut Cina Selatan di Pengadilan Arbitrase Internasional, Den Haag, Belanda, 25 November 2015. (Foto: Istimewa)
Iklan

TEMPO.CO, Beijing- Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) di Den Haag, Belanda pada Selasa, 12 Juli 2016  telah memutuskan bahwa Cina tidak memiliki hak sejarah terhadap Laut Cina Selatan. Keputusan tersebut keluar tiga tahun setelah Filipina mengajukan gugatan, pada Januari 2013 silam.

PCA yang terdiri dari para ahli hukum yang ditunjuk PBB memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak sejarah dan hak ekonomi  terhadap kawasan perairan laut Cina Selatan. Beijing tidak menerima keputusan tersebut.

Sengketa di wilayah perairan yang mengandung banyak sumber daya alam serta menjadi jalur ekonomi yang strategis bermula ketika pada tahun 1947, Cina membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut. Partai Komunis yang mengambil alih kekuasaan di Tiongkok pada tahun 1949, kemudian membuat sembilan garis putus-putus (nine dash lines) di seputar kawasan Laut Cina Selatan di peta resminya pada 1953.

Sembilan garis putus-putus itu meliputi wilayah-wilayah yang disengketakan dengan negara lain. Seperti, kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian Scarborough Reef yang disengketakan dengan Filipina.

Sengketa terus berlanjut antara Cina dan beberapa negara ASEAN, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Pada 1994, Filipina mengajukan tuntutan ke pengadilan Arbitrase di bawah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang kemudian diratifikasi oleh 60 negara. Perjanjian ini mendefinisikan wilayah perairan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.

Pada 1995, Cina semakin frontal dengan melakukan pembangunan di pulau Mischief Reef, yang dikatakan akan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan. Filipina kemudian menyampaikan protes melalui ASEAN.

Berlanjut pada 1997 kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal Cina mendekati Scarborough Shoal, pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal sebagai Pulau Huangyan di Cina. Hal tersebut memicu protes keras dari Cina terhadap pulau yang berjarak sekitar 1.000 kilometer dari daratannya dan 230 kilometer dari Filipina. Dalam tahun-tahun berikutnya, Filipina menahan nelayan Cina berkali-kali untuk dugaan pencurian ikan di kawasan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mematenkan Laut Cina Selatan sebagai teritorialnya, pada 2009 Cina mengajukan peta sembilan garis putus-putusnya kepada PBB. Pengajuan itu lantas ditentang oleh Vietnam dan Malaysia, diikuti protes dari Filipina dan Indonesia.

Ketegangan terus berlanjut dengan beberapa gesekan serius, seperti saling cegat oleh kapal angkatan laut masing-masing negara. Lalu pada 2013, Filipina membawa sengketa dengan Cina ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, yang kemudian memancing kemarahan Beijing.

Sengketa berlanjut pada 2014 ketika Cina menyatakan bahwa panel tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan dan definisi batas, yang tidak tercakup oleh Konvensi PBB. Selain itu, Cina juga menyatakan bahwa Filipina dan Cina telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa hanya melalui negosiasi.

Namun pada Oktober 2015, PCA di Den Haag mengatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas setidaknya tujuh dari 15 klaim yang diajukan oleh Filipina. Sidang atas klaim tersebut kemudian diadakan pada November lalu dengan tidak dihadiri oleh perwakilan dari Cina.

PCA kemudian mengambil keputusan pada 12 Juli 2016, bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut Cina Selatan serta dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang dan kondisi alam di daerah sengketa.

Filipina, menyambut baik keputusan arbitrase itu sementara Cina menolaknya mentah-mentah.

AP|YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deretan Negara yang Bersengketa di Laut China Selatan, Indonesia Masuk!

9 Februari 2023

Dalam sebuah pernyataan terpisah pada hari Rabu, Angkatan Laut AS mengatakan Grup Serangan Kapal Induk Ronald Reagan juga beroperasi di Laut China Selatan, menggambarkan operasi kapal induk semacam itu di sana sebagai
Deretan Negara yang Bersengketa di Laut China Selatan, Indonesia Masuk!

Ada banyak negara yang bersengketa di Laut China Selatan, diantaranya Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia


Prabowo Subianto Temui PM Singapura Bahas Konflik di Laut Cina Selatan

13 Juni 2022

Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berbicara pada sesi pleno kedua International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2022 di Singapura, 11 Juni 2022. REUTERS/Caroline Chia
Prabowo Subianto Temui PM Singapura Bahas Konflik di Laut Cina Selatan

Prabowo Subianto membahas konflik di Laut Cina Selatan dengan Perdana Menteri Singapura.


Dilarang Tangkap Ikan, Filipina Ajukan Protes Diplomatik ke China

31 Mei 2022

Defile tentara Filipina saat latihan perang bersama tentara Amerika Serikat di Filipina, 21 April 2015. Latihan itu digelar di saat Filipina terlibat ketegangan dengan China terkait sengketa Laut China Selatan. REUTERS/Erik De Castro
Dilarang Tangkap Ikan, Filipina Ajukan Protes Diplomatik ke China

Kemlu Filipina mengecam pemberlakuan moratorium penangkapan ikan oleh China yang disebut bertujuan untuk meregenerasi cadangan ikan


Filipina Hentikan Pemutaran Film Uncharted, Gara-Gara Peta Laut Cina Selatan

27 April 2022

Poster film Uncharted (media-amazon.com)
Filipina Hentikan Pemutaran Film Uncharted, Gara-Gara Peta Laut Cina Selatan

Pemerintah Filipina menghentikan semua pemutaran film Hollywood "Uncharted" karena ada peta Laut Cina Selatan dengan klaim Cina yang disengketakan


Bakamla Gagalkan Kejahatan Laut yang Berpotensi Rugikan Negara Rp4 T pada 2021

7 Maret 2022

Kapal Penjaga Pantai Amerika Serikat USGC Munro (WMSL) melakukan serangkaian operasi dan latihan bersama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pada 20 September 2021 di Selat Singapura. Sumber: dokumen Kedutaan Amerika di Jakarta/Kevin Rivas
Bakamla Gagalkan Kejahatan Laut yang Berpotensi Rugikan Negara Rp4 T pada 2021

Ada sejumlah isu global yang menjadi perhatian Bakamla, diantaranya konflik Rusia dan Ukraina, Pandemi Covid-19, perubahan iklim, Laut Cina Selatan.


Malaysia Sebut Cina Mitra Utama, Meski Ada Saling Klaim atas Laut Cina Selatan

12 Oktober 2021

Pemandangan jalan-jalan yang sepi selama lockdown karena wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Kuala Lumpur, Malaysia 1 Juni 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]
Malaysia Sebut Cina Mitra Utama, Meski Ada Saling Klaim atas Laut Cina Selatan

Pada Januari-Agustus 2021, nilai perdagangan kedua pihak telah meningkat 35,2 persen, tapi soal wilayah Malaysia tidak akan kompromi.


Filipina Dukung Langkah Australia Buat Kapal Selam Nuklir untuk Tangkal Cina

21 September 2021

Kapal selam Cina yang paling modern saat ini adalah Type-093A Shang-II Class (09-IIIA). Kapal selam bertenaga nuklir ini memiliki berat 7.000 ton yang  berukuran kira-kira sama dengan Kelas Astute Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Hisutton.com
Filipina Dukung Langkah Australia Buat Kapal Selam Nuklir untuk Tangkal Cina

Pemerintah Filipina memberikan dukungan kepada Australia perihal pengadaan kapal selam nuklir via kesepakatan dengan Amerika dan Inggris.


Wapres AS Kamala Harris Kunjungi Singapura dan Vietnam, Tangkal Pengaruh Cina

31 Juli 2021

Kamala Harris saat pelantikan sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021. (Instagram/@w.rosadojewelry)
Wapres AS Kamala Harris Kunjungi Singapura dan Vietnam, Tangkal Pengaruh Cina

Kamala Harris lanjut dengan rencananya mengunjungi Vietnam dan Singapura pada Agustus nanti. Khusus Vietnam, akan menjadi kunjungan bersejarah.


Manny Pacquiao Kritik Presiden Filipina Karena Lembek ke Cina

10 Juni 2021

Petinju asal Filipina, Manny Pacquiao melakukan latihan bersama dengan pelatihnya Freddie Roach jelang pertarungan melawan Tim Bradley di Hollywood, Los Angeles, California, 30 Maret 2016. REUTERS/Lucy Nicholson
Manny Pacquiao Kritik Presiden Filipina Karena Lembek ke Cina

Senator dan petinju Filipina, Manny Pacquiao, menilai sikap Presiden Rodrigo Duterte kurang tegas pada Cina terkait konflik di Laut Cina Selatan


Ajudan Duterte Ingatkan 220 Kapal Cina di Laut Cina Selatan Bisa Picu Permusuhan

5 April 2021

Beberapa dari sekitar 220 kapal Cina yang dilaporkan oleh Penjaga Pantai Filipina, dan diyakini diawaki oleh personel milisi maritim Cina, difoto di Whitsun Reef, Laut Cina Selatan, 7 Maret 2021. [Penjaga Pantai Filipina / Satuan Tugas Nasional-Filipina Barat Sea / Handout melalui REUTERS.]
Ajudan Duterte Ingatkan 220 Kapal Cina di Laut Cina Selatan Bisa Picu Permusuhan

Ajudan Presiden Rodrigo Duterte mengatakan ratusan kapal Cina yang menerobos wilayah Laut Cina Selatan bisa menyebabkan permusuhan Cina dan Filipina