Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AS: Myanmar Negara Terburuk Soal Perdagangan Manusia  

image-gnews
Pekerja anak membawa penuh ikan saat panen di kota Htantabin, Yangon, Myanmar, 18 Februari 2016. Satu dari lima anak di Myanmar berusia 10-17 pergi bekerja bukannya sekolah, menurut angka dari laporan sensus di lapangan kerja yang diterbitkan bulan lalu. REUTERS/Soe Zeya Tun
Pekerja anak membawa penuh ikan saat panen di kota Htantabin, Yangon, Myanmar, 18 Februari 2016. Satu dari lima anak di Myanmar berusia 10-17 pergi bekerja bukannya sekolah, menurut angka dari laporan sensus di lapangan kerja yang diterbitkan bulan lalu. REUTERS/Soe Zeya Tun
Iklan

TEMPO.CO, Washington - Amerika Serikat membuat keputusan baru dengan menempatkan Myanmar dalam daftar global pelaku terburuk penyelundupan atau perdagangan manusia. Penempatan Myanmar di level terburuk karena temuan banyaknya anak-anak yang dijadikan sebagai tentara dan perbudakan.

Kementerian Luar Negeri Amerika, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa, 28 Juni 2016, juga mencermati masalah terus berlanjutnya tindak penganiayaan penduduk muslim minoritas Rohingya di negara yang mayoritas penduduknya penganut Budha itu.

Selain itu, ikon demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah dikritik dunia internasional atas kelalaiannya dalam merespons isu Rohingya sejak pemerintahannya berjalan tahun ini.

Amerika menempatkan Myanmar di lapis ketiga atau peringkat paling bawah bersama Iran, Korea Utara, dan Suriah. Penempatan satu negara di lapis ketiga akan membawa konsekuensi berupa sanksi pembatasan akses bantuan dari Amerika dan internasional.

Sebelumnya, Amerika menempatkan Myanmar di lapis kedua dan masuk daftar pantauan selama maksimal empat tahun. Dengan posisi di ranking ketiga itu, artinya upaya Myanmar menghapus penyelundupan manusia tidak memenuhi standar minimun dan tidak ada upaya signifikan yang dilakukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keputusan ini menandai kemenangan Kantor Kementerian Luar Negeri Amerika untuk Monitoring dan Pemberantasan Penyelundupan Manusia yang secara independen me-ranking semua negara dalam upayanya mencegah perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, perbudakan, dan prostitusi.

Laporan resmi tentang posisi terbaru Myanmar di level terburuk mengenai masalah penyelundupan dan perdagangan manusia diumumkan pada Kamis, 30 Juni 2016.

Amerika selama ini berusaha mendorong Myanmar melakukan perbaikan sebagai negara yang baru keluar dari sistem pemerintahan diktator. Washington juga berupaya mencegah Myanmar masuk poros Cina demi mempertahankan kepentingan Amerika di Asia Tenggara. Wilayah Myanmar berbatasan langsung dengan Cina.

CHANNEL News ASIA | MARIA RITA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

7 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

22 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

26 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.


Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

35 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

Pakar PBB menyebut junta Myanmar menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga sipil, setelah negara tersebut memberlakukan wajib militer