TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Turki memperingatkan akan membatalkan perjanjian dengan Uni Eropa tentang pengurangan masuknya imigran jika warga Turki tidak diberikan visa gratis untuk masuk ke semua negara Eropa.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan adalah “mustahil' bagi Ankara mengubah undang-undang anti-terorisme sesuai dengan kemauan Brussels tanpa pertukaran untuk perjalanan tanpa visa ke zona Schengen.
"Kami memberi tahu mereka bahwa 'kami tidak mengancam mereka', tapi itulah kenyataannya. Kami sudah menandatangani dua perjanjian dengan Uni Eropa dan keduanya saling berkaitan," kata Cavusoglu kepada wartawan di resor selatan Antalya.
Dengan keluarnya ancaman oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan minggu lalu, Cavusoglu mengatakan, Turki akan menggunakan langkah-langkah “administrasi” untuk mencegah perjanjian itu jika diperlukan.
Pernyataan tersebut dibuat setelah ada kekhawatiran bahwa warga Turki tidak akan diberikan perjalanan bebas visa pada akhir Juni.
Pemimpin Uni Eropa mendesak Turki memenuhi 72 syarat sebelum pengecualian visa itu disetujui, termasuk melunakkan definisi terorisme agar tidak menjerat akademikus dan wartawan dengan tuduhan “propaganda kekerasan”.
Cavusoglu mengatakan Turki sedang menghadapi lebih dari satu kelompok teroris, termasuk pemberontak dari Partai Pekerja Kurdistan.
NEW VISION | YON DEMA
