TEMPO.CO, Washington - Pemerintah Amerika Serikat berencana menyisir wilayah distrik untuk meminta setiap sekolah umum mengizinkan siswanya yang transgender menggunakan toilet sesuai dengan identitas seksualnya.
Hal ini dilakukan menyusul adanya perdebatan keras atas hak transgender di tengah perdebatan hukum administrasi dengan Carolina Utara atas masalah ini. Deklarasi yang ditandatangani pejabat dari Departemen Hukum dan Pendidikan ini akan menjelaskan apa yang harus sekolah lakukan untuk menjamin tidak ada diskriminasi di sekolah.
Deklarasi tersebut memang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Namun, sejatinya, perintah tersebut mengandung ancaman secara implisit. Sekolah yang tidak mematuhi interpretasi pemerintahan Barack Obama terancam menghadapi tuntutan hukum atau kehilangan bantuan dari federal.
Langkah ini tentu dapat memancing kritik, terutama dari Partai Republik. Aturan tersebut dianggap membuat masalah baru dan memaksakan nilai-nilainya di masyarakat di semua negara bagian yang belum tentu setuju dengan hal itu.
Kebijakan Presiden Obama ini merupakan kombinasi kebijakan, tuntutan hukum, dan pernyataan publik untuk mengubah pandangan hak-hak sipil bagi kaum gay, lesbian, biseksual, dan transgender.
Setelah mendukung hak-hak kaum gay untuk menikah, mengizinkan untuk diterima secara terbuka di militer, dan melarang kontraktor federal atas diskriminasi, kini pemerintah Amerika menggojlok hak atas kamar mandi yang berpihak kepada orang-orang transgender.
"Tidak boleh ada satu siswa pun yang harus merasakan pengalaman 'tidak diterima' di lingkungan sekolah atau di kampusnya," kata John B. King Jr., Sekretaris Departemen Pendidikan.
"Kami harus memastikan bahwa kaum muda mesti tahu siapa pun mereka atau di mana pun mereka berasal, mereka memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang besar di lingkungan yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan," tutur King.
NEW YORK TIMES | LARISSA HUDA
