Arab Saudi Ancam Jual Aset Jika Kongres AS Loloskan UU 9/11

TEMPO.CO, Washington DC - Arab Saudi mengancam untuk menjual aset bernilai ratusan miliar dolar di Amerika Serikat, jika Kongres menyetujui undang-undang yang memungkinkan negara teluk itu dihadapkan ke pengadilan negara AS atas setiap peran dalam serangan 11 September 2001.

Menteri Luar Arab Saudi, Adel al-Jubeir, menyampaikan hal  itu kepada pembuat undang-undang di negara itu ketika melakukan kunjungan ke Washington bulan lalu.

Seperti dilansir NY Times pada 16 April 2016, menurut pejabat administrasi dan asisten anggota kongres, kini pemerintahan Barack Obama tengah melobi Kongres sehingga membatasi proses menyetujui undang-undang itu.

Ancaman Arab Saudi itu menjadi percakapan hangat sejak beberapa minggu lalu antara pembuat undang-undang dan pejabat dari Kementerian Luar Negeri serta Pentagon. Mereka memberi peringatan kepada senator tentang efek buruk jika peraturan itu disetujui.

Arab Saudi mungkin akan mengarahkan penjualan obligasi dan aset lain di Amerika Serikat diperkirakan senilai US $ 750 miliar. Penjualan itu terpaksa akan dilakukan Riyadh untuk menghindari aset bersangkutan dibekukan pengadilan Amerika Serikat.

Para pejabat Saudi telah lama membantah bahwa kerajaan memiliki peran apapun dalam peristiwa serangan 11 September dan Komisi 9/11 sendiri pun hingga saat ini belum memiliki bukti bahwa baik pemerintah Arab Saudi atau pejabat senior serta individual negara itu telah mendanai organisasi teroris yang melakukan serangan tersebut.

Kecurigaan AS muncul dari kesimpulan penyelidikan kongres pada 2002 terhadap serangan yang menyebutkan bahwa para pejabat Arab Saudi yang tinggal di Amerika Serikat pada waktu itu memiliki andil dalam serangan. Kesimpulan, yang terkandung dalam laporan setebal 28 halaman tersebut hingga kini masih belum diumumkan ke publik.

Pada Rabu, Presiden AS Barack Obama akan tiba di Riyadh untuk melakukan pertemuan dengan Raja Salman dan pejabat Arab Saudi lainnya. Tidak jelas apakah sengketa Undang-Undang 11 September akan menjadi agenda pembicaraan.

NY TIMES | REUTERS | YON DEMA