Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Myanmar Majukan Tanggal Pemilihan Presiden, Demi Suu Kyi?  

image-gnews
Pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi menerima bunga saat tiba untuk menghadiri rapat di Lower House of Parliament, Naypyitaw, 16 November 2015. REUTERS/Soe Zeya Tun
Pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi menerima bunga saat tiba untuk menghadiri rapat di Lower House of Parliament, Naypyitaw, 16 November 2015. REUTERS/Soe Zeya Tun
Iklan

TEMPO.COYangoon - Parlemen Myanmar menyepakati untuk memajukan tanggal penetapan calon presiden menjadi 10 Maret 2016 atau satu minggu lebih cepat dari yang disepakati sebelumnya. 

Pada awal Februari, tiga calon masing-masing dari Majelis Rendah, Majelis Tinggi, dan Militer menyetujui tanggal penetapan calon presiden pada 17 Maret. Peraih suara terbanyak akan menjadi presiden dan dua sisanya secara otomatis akan menjadi wakil.

Baca juga: Mahathir Mohamad Mundur dari UMNO

Pengumuman itu menyusul pembicaraan antara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan militer pada Minggu, 28 Februari 2016.  

"Kami mengulur waktu dengan harapan kita bisa bernegosiasi dengan militer untuk menangguhkan Undang-Undang Pasal 59 (f)," kata seorang pejabat senior NLD, seperti dilansir Channel News Asia pada 1 Maret 2016. "Namun sekarang kita menerima bahwa ini tidak dapat terjadi. Kami kembali kepada rencana kami sebelumnya, yang mencalonkan presiden lain, bukan Daw Aung San San Suu Kyi." 

Baca juga: Mahasiswa AS Menangis Minta Maaf ke Korea Utara, Ini Katanya

Pemajuan tanggal pemilihan Presiden Myanmar yang kedua kalinya itu disinyalir untuk menjegal kesempatan pimpinan NLD bernegosiasi tentang pencalonan Aung San Suu Kyi sebagai presiden. Konstitusi Myanmar yang diatur pada pasal 59 (f) membatasi siapa pun yang memiliki pasangan warga negara asing untuk menjadi presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemilihan yang seyogianya harus berjalan pada pertengahan Februari lalu itu ditunda hingga 17 Maret, menyusul perdebatan terkait dengan pasal 59 (f).

Parlemen Myanmar, yang didominasi NLD—yang mendulang suara mayoritas pada pemilihan bersejarah November tahun lalu, cenderung mempercepat pemilihan guna mengakhiri pertengkaran sengit antara tentara dan NLD.

Baca juga: Warga Diminta Siap Tinggalkan Irak, ISIS Mau Ledakkan Dam?

Menurut NLD, percepatan waktu pemilihan presiden ini bertujuan mempersiapkan presiden memiliki waktu lebih dalam mempersiapkan komposisi pemerintahannya yang harus dimulai pada 1 April mendatang. 

Analis politik Myanmar mengatakan, jika tetap bertahan pada tanggal sebelumnya, otomatis NLD hanya akan punya waktu lebih sedikit, yakni dua minggu. "Ini menjadi jelas bahwa amendemen pasal 59 (f) bertujuan membatasi Suu Kyi menjadi presiden. Jadi mereka ingin nominasi presiden dilakukan sebelumnya sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menangani pembentukan kabinet," ujar analis politik, Yan Myo Di.

CHANNEL NEWS ASIA | YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

52 menit lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

8 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

23 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

27 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.