Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HRW Desak Jokowi Perbaiki Kesalahan SBY soal HAM

Editor

Natalia Santi

image-gnews
SBY dan Jokowi. AP/Mark Baker
SBY dan Jokowi. AP/Mark Baker
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -

Jakarta – Kelompok aktivis hak-hak asasi manusia Human Rights Watch  (HRW) mendesak Presiden RI Joko Widodo bersikap tegas untuk memperbaiki kesalahan pemerintahan sebelumnya, terutama di bidang intoleransi dan hak-hak perempuan. Mereka menilai masa-masa terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kondisi HAM Indonesia malah memburuk.

 “Presiden Widodo telah bicara soal perlunya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia," kata Phelim Kine, deputi Direktur HRW wilayah Asia, dalam rilis yang diterima Tempo, Jumat, 30 Januari 2015. "Dia perlu mewujudkan kata-katanya dalam tindakan nyata." (Baca: Human Rights Watch Minta Jokowi Tuntaskan Isu HAM  )

Aktivis HAM internasional itu menilai tantangan  yang dihadapi Jokowi sangat besar, lantaran mewarisi masalah sektarian yang memburuk serta impunitas aparat keamanan dari SBY.

HRW mencatat beberapa kemajuan penting pemerintah Indonesia pada 2014. Antara lain pengesahan Undang-undang Kesehatan Jiwa oleh DPR-RI Juli lalu.    Juga janji Jokowi yang secara eksplisit menyatakan akan menyelidiki kasus penghilangan paksa pada 1998.

"Pemerintah Widodo harus cepat melindungi agama minoritas dari pelecehan, intimidasi dan kekerasan kelompok militan," kata HRW.

Sejumlah kekhawatiran akan meningkatnya intoleransi terjadi saat militan Islam menyerang penerbit buku Julius Felicianus di Yogyakarta saat dia dan keluarga menggelar ibadah doa pada 29 Mei 2014. Dalam insiden itu, tujuh orang luka-luka akibat pukulan tongkat kayu dan besi. Polisi menangkap tersangka pemimpin penyerangan, tetapi kemudian melepaskannya setelah aparat setempat menekan Felicianus mencabut tuntutan "demi menjaga kerukunan beragama."

HRW  menilai untoleransi keagamaan yang dipicu peraturan daerah juga masih menjadi masalah serius di Indonesia. September lalu, parlemen Aceh meloloskan dua aturan yang memberlakukan hukum Islam terhadap warga non-Muslim, kriminalisasi alkohol, hubungan sesama jenis serta perzinahan dimana  para pelanggar terancam hukuman maksimal 100 cambukan dan 100 bulan penjara. (Baca: LSM: Jokowi Harus Cabut Perda Diskriminatif  )

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama satu dekade terakhir, Indonesia juga mengalami kemunduran soal hak-hak perempuan. Selain aturan wajib mengenakan jilbab, HRW menyoroti tes keperawanan terhadap calon polisi wanita.   HRW juga berharap agar pemerintahan Jokowi membuka akses bagi media asing ke Papua.

Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI, Dicky Komar mengatakan wajar jika terdapat harapan tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang berkomitmen pro-rakyat. “Namun dalam masa hanya tiga bulan, rasanya kurang pas untuk mengukur implementasi komitmen pemerintah Jokowi-JK,” kata Dicky kepada  Tempo, Jumat.

Dia menegaskan pemerintah RI senantiasa membuka diri untuk melibatkan diri dengan berbagai pihak, khususnya mekanisme HAM global, regional dan bilateral bagi  kemajuan terus menerus, upaya pemajuan dan perlidungan HAM di Indonesia. “Indonesia memandang mekanisme pelaporan di bawah PBB sebagai acuan resmi,” kata dia.

Laporan  World Report 2015 setebal 656 halaman yang dirilis HRW kemarin, mengkaji pelaksanaan HAM di 90 negara. Di ulasan pembukanya, Direktur Eksekutif HRW Kenneth Roth mendesak negara-negara mengakui bahwa HAM memberikan panduan moral yang efektif di masa penuh gejolak, dan pelanggarannya dapat memicu atau memperburuk tantangan keamanan.

NATALIA SANTI

Terpopuler
Gara-gara Ini, Akbar Tandjung Tinggalkan Ical
Politikus PDIP Sebut Ada 3 Brutus di Ring-1 Jokowi
Koalisi Merah Putih Prabowo Siap Dukung Jokowi 
Dekati Prabowo, Jurus Politik Jokowi Tepuk 2 Lalat  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

4 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

5 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

9 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

9 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

10 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

10 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

10 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.