TEMPO.CO, Islamabad - Satu polisi penjaga perbatasan Afganistan tewas dan dua tentara Pakistan terluka dalam baku tembak di sepanjang perbatasan dua negara, Rabu 1 Mei 2013. Pejabat dari kedua negara mengatakan, bentrokan ini bakal mengganggu hubungan dua tetangga yang sudah tegang ini.
Sebuah sumber militer Pakistan mengatakan, penembakan itu dipicu oleh serangan terhadap sebuah pos pemeriksaan Pakistan. Para pejabat senior Afganistan mengatakan, masalah ini dimulai setelah pasukan Pakistan berusaha untuk membuat benteng di gerbang perbatasan dua negara. Dua polisi perbatasan Afganistan juga terluka dalam insiden ini.
Seorang pejabat senior Afganistan mengatakan, ratusan tentara Afganistan tambahan dikirim ke gerbang perbatasan yang disengketakan setelah baku tembak yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu.
Ketegangan antara dua negara ini berisiko tinggi bagi masa depan Afganistan. Amerika Serikat mengingkan Pakistan membantu Kabul membujuk Taliban agar mau ke meja perundingan menjelang penarikan pasukan tempur NATO pada akhir 2014.
Afganistan sendiri terlihat makin frustrasi dengan sikap Pakistan. Afganistan berusaha melibatkan Taliban dalam proses perdamaian, tapi pemerintah di Kabul melihat Islamabad sepertinya lebih menginginkan negara tetangganya ini tidak stabil.
Para pejabat Afghanistan mengatakan, Pakistan memiliki sejarah panjang dalam mendukung Taliban Afganistan dan faksi-faksi pemberontak lainnya. Tapi, Pakistan juga menuduh Afganistan memberikan surga perlindungan kepada militan di sisi perbatasan tetangganya itu.
Ketegangan terbaru dipicu oleh pembangunan gerbang militer yang oleh pejabat Kabul berada di wilayah Afganistan. Presiden Afganistan Hamid Karzai memerintahkan pejabatnya untuk bertindak segera memindahkan gerbang itu serta instalasi militer Pakistan di dekat Garis Durand.
Garis Durand adalah mandat perbatasan Inggris 1893 antara kedua negara. Batas ini diakui oleh Pakistan, tapi tidak bagi Afganistan. Dengan sikap ini, Afghanistan menyatakan bahwa kegiatan di sisi sepanjang Jalur Durand harus disetujui oleh kedua negara.
Reuters | Abdul Manan