Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tamerlan E.O. Karayev: Azerbaijan Siap Berperang  

image-gnews
Warga Turki membawa bendera Azebaijan dan menerikakkan slogan dalam aksi protes menentang Armenia di Istanbul, Turki, minggu (26/2). REUTERS/Osman Orsal
Warga Turki membawa bendera Azebaijan dan menerikakkan slogan dalam aksi protes menentang Armenia di Istanbul, Turki, minggu (26/2). REUTERS/Osman Orsal
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta - Setiap tahun Azerbaijan mengenang peristiwa pembantaian 613 warga di kota kecil Khojaly di kawasan Nagorny Karabakh. Azerbaijan menyebut tragedi itu sebagai Genosida Khojaly. Ironisnya, pelaku pembantaian belum juga dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu suara masyarakat internasional belum bulat mengenai peristiwa ini.

"Masyarakat di dunia harus memberikan nama untuk peristiwa ini," kata Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Tamerlan Elmhar Oglu Karayev, kepada Maria Rita dari Tempo di sekolah Pribadi, Depok, Jawa Barat, awal pekan lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana situasi Kota Khojaly sekarang?
Wilayah Khojali, termasuk Karabakh, sekarang dikuasai tentara Armenia dan saya mau katakan, kota itu hancur total. Tak seorang pun tinggal di kota itu sekarang. Mereka menghancurkan rumah, jalan, semuanya. Tentara Armenia menghancurkan kota, membunuhi masyarakat, dan yang selamat melarikan diri, serta banyak yang tewas akibat milisi Armenia.

Berapa banyak jumlah mereka yang mengungsi?
Satu juta jiwa. Populasi penduduk Azerbaijan 9 juta jiwa.

Di mana para pengungsi itu sebagian besar tinggal?
Pemerintah memberi mereka tempat, rumah, dan sekolah, untuk sementara. Kami menunggu untuk mengembalikan mereka ke rumahnya. Mereka anggota keluarga korban tragedi (Khojaly Genosida). Tidak ada anggota keluarga yang tidak kehilangan keluarganya dalam perang itu. Kami sebut Khojaly, kota kecil, Karabakh kota besar. Sebagai contoh, saya dari Kota Aghdam, yang populasinya sekitar 50 ribu jiwa. Selama perang, kami kehilangan 6.000 orang di Kota Aghdam, ada yang jadi pengungsi, dan lainnya tewas dalam peperangan dan pengungsian. Sekarang mereka menunggu untuk pulang ke rumah.

Apa saja upaya pemerintah Azerbaijan untuk menyelesaikan masalah ini?
Tidak hanya Khojaly, tapi semua kawasan yang dikuasai oleh Armenia selama 17 tahun. Ini didiskusikan antara Azerbaijan dan Armenia serta didukung oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis untuk menemukan solusi damai karena ada resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan tentara Armenia dari kawasan itu, tapi mereka tidak setuju. Mereka ingin menyatukan kawasan itu ke dalam teritori Armenia. Azerbaijan tidak setuju. Tentu saja Azerbaijan tidak seperti saat itu (ketika awal konflik pada 1992), tidak ada pemerintahan, tidak ada tentara, sangat lemah. Azerbaijan sekarang menjadi negara kuat di kawasan ini. Azerbaijan punya tentara yang kuat dan kami berusaha menjelaskan kepada dunia bahwa kami setuju menemukan solusi damai. Kami tidak mau perang dimulai lagi. Tapi Azerbaijan siap berperang lagi karena ini kawasan kami dan kami tidak setuju melepaskan Karabakh kepada siapa pun, termasuk ke Armenia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejauh mana Anda mampu menahan diri untuk tidak melakukan operasi militer?
Anda tahu Azerbaijan sekarang memiliki tentara yang kuat, tapi itu tidak jadi masalah apakah tentara kuat atau lemah. Tapi ini tanah kami, ini rumah kami. Saya sendiri berasal dari Karabakh. Ini tanah kami dan Azerbaijan akan melanjutkan setiap upaya untuk menguasai kembali kawasan ini. Tidak peduli terhadap perang yang akan kami lakukan. Tapi, bersamaan dengan itu setiap orang di dunia ini meminta solusi damai. Kami setuju. Apa kata kami? Ada hukum internasional. Menurut hukum internasional, Armenia harus menarik keluar seluruh tentaranya dan kami setuju memberi warga Armenia di Karabakh otonomi sangat khusus (highest level of autonomy) di bawah pengawasan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara besar lainnya. Tapi hal utama adalah tentara Armenia harus keluar dan warga Azerbaijan dapat kembali pulang ke Karabakh.

Apa masalah terbesar?
Hanya ada satu masalah, yaitu kepemimpinan Armenia. Sekarang mantan Presiden Armenia dan presiden yang sekarang juga berasal dari Karabakh. Mereka pemimpin yang brutal saat peristiwa itu terjadi di Karabakh. Mereka sungguh mengerti, jika rakyat Azerbaijan dan Armenia akan berdamai dan setiap orang kembali tinggal di rumah mereka di sana, rakyat Armenia akan terus bertanya (kepada pemerintah Armenia): "Kenapa kamu melakukan ini? Mengapa peristiwa brutal seperti itu terjadi? Mengapa warga Azerbaijan dan tentara Armenia tewas? Untuk apa? Karena Azerbaijan tidak akan mengatakan supaya warga Armenia keluar dari Karabakh. Kamu yang menginginkannya dan kamu melakukannya." Makanya mereka takut pada tuntutan keadilan masyarakat. Saya yakin hal itu akan terjadi satu hari nanti.

Bagaimana pemerintah Azerbaijan memperjuangkan keadilan bagi korban dan keluarganya?
Masyarakat di dunia harus memberikan nama peristiwa ini, genosida terhadap Azerbaijan. Jika mereka setuju mengatakan itu, selanjutnya semua akan berjalan mulus. Hanya satu hal, ini genosida terhadap Azerbaijan. Anda tahu apa yang dilakukan Prancis? Mereka tidak menyebutnya sebagai genosida? Mengapa? Karena kami muslim? Sebab, bagi mereka, kami bukan orang penting? Mereka pikir tentara Armenia yang Kristen sebagai korban? Saya yakin, jika itu terjadi nanti, ketika Azerbaijan menghancurkan Armenia, terus mereka akan katakan Armenia adalah korban. Tapi apa alasannya? Ini standar ganda.

Apa yang Anda harapkan dari Indonesia?
Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, kami berusaha menjelaskan posisi kami, berusaha memberikan informasi yang benar tentang apa yang terjadi. Kami tidak hanya melakukan saat memperingati Khojaly Genosida, tapi setiap bulan di tempat-tempat berbeda dan khususnya kepada generasi muda masa depan negara ini. Kami juga berusaha menjelaskan ke parlemen Indonesia karena, seperti Anda tahu, parlemen Indonesia tidak mengakui Israel karena Palestina. Mengapa mereka mengakui Armenia?

Maksud Anda, parlemen Indonesia menerapkan standar ganda juga?
Tidak. Bukan standar ganda, tapi mereka tidak mendapat cukup informasi. Kami yakin, saya berpikir positif, jika anggota parlemen, politikus, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang benar tentang apa yang terjadi di sana, mereka akan memberikan respons.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Mbak Pon dan Wiji Thukul dalam unggahan Wahyu Susilo. Foto : Instagram/wahyususilo
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.


Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Dikecam karena Kaitkan IPK dengan Penuntutan
Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.


Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Kiri-Kanan: Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan (KKP), Zulficar Mochtar; Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf; Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Nur Rahmat; dan Hakim Mahkamah Agung, Surya Jaya dalam konferensi pers The International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) ke-2 di kantor pusat KKP, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.


Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

29 Maret 2017

Ninik Rahayu, Anggota Ombudsman RI memberikan keterangan kepada media setelah pertemuan dengan Kemenko Polhukam di Gedung Ombudsman RI, Rabu 29 Maret 2017 // Aghniadi
Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.


Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

13 Maret 2017

Megawati Soekarnoputri, meresmikan kantor baru DPP PDIP di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta, 1 Juni 2015. Setelah Peristiwa 27 Juli 1996 meletus kantor tersebut direbut oleh massa pendukung PDI versi Kongres Medan, Soerjadi. TEMPO/Imam Sukamto
Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.


Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

13 Februari 2017

Aktivis Kontras Feri Kusuma. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.


Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

3 Februari 2017

Politikus Trimedya Panjaitan. TEMPO/Fajar Januarta
Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.


Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

3 Februari 2017

Politikus Trimedya Panjaitan. TEMPO/Imam Sukamto
Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.


Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

2 Februari 2017

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto
Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.


Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

2 Februari 2017

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.