Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapakah Belden Namah, Penumpang Jet PNG?

image-gnews
Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Belden Namah. pngperspective.webnode.com
Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Belden Namah. pngperspective.webnode.com
Iklan

TEMPO.CO, Port Moresby - Insiden pencegatan pesawat Falcon 900 ex di langit Banjarmasin hingga Makassar oleh Sukhoi TNI AU pada November 2011 lalu berbuntut hubungan diplomatik yang tak sehat antara Indonesia dan Papua Nugini. Setelah kejadian itu lewat hampir dua bulan, pejabat Papua Nugini baru bereaksi keras mengecam aksi itu dan buntutnya, mengancam mengusir Duta Besar Indonesia untuk Papua, Andreas Sitepu.

Belakangan diketahui bahwa perintah pengusiran itu, seperti dilansir Australia Network, berasal dari Belden Namah, Wakil Perdana Menteri Papua Nugini. Namah, seperti dikutip media itu, agaknya berang lantaran perjalanan udaranya dari Subang, Selangor, Malaysia, dengan jet carteran Falcon menuju Port Moresby, Papua Nugini, sempat dicegat karena ketahuan masuk wilayah Indonesia.

Insiden yang berlangsung 37 menit itu ternyata berbuntut panjang. Namah, yang tak berkenan dengan insiden itu, dikabarkan memerintahkan penutupan Kedutaan Besar Indonesia di Port Moresby, ibu kota negeri itu, plus pengusiran pejabatnya. Aksi unjuk rasa tidak simpati juga digelar di Port Moresby, Senin, 9 Januari 2012, enam minggu pasca-insiden.

Belden Namah kurang dikenal di antara tokoh-tokoh dunia. Sebelum menjadi wakil perdana menteri, Belden Namah dikenal sebagai politikus dan perwira militer. Ia juga pernah menyebut dirinya pengusaha.

Pada tahun 1997, ia bersama dengan kapten Bola Renagi dan tiga orang lainnya didakwa melakukan penghasutan atas mundurnya Perdana Menteri Julius Chan. Namah dan rekan-rekannya dibebaskan tahun 2003. Tahun 2007-2012, ia terjun ke parlemen dan menjabat sebagai menteri kehutanan di bawah kekuasaan Perdana Menteri Sir Michael Somare. Somare adalah rival politik Peter O'Neill, Perdana Menteri Papua Nugini saat ini.

Tahun 2009 terungkap bahwa Namah terlibat dalam kasus pencucian uang terkait proyek Kina sebesar 4 juta dolar di Samoa. Ia membantahnya dengan mengatakan proyek tersebut hanya sebatas bisnis. Pada 2010, Belden Namah bergabung ke dalam partai oposisi. Pada Mei 2010, bersama Sam Basil ia maju ke pemilihan umum. Dalam kampanyenya, ia memberikan janji peningkatan pendidikan, kesehatan, dan perbaikan sistem hukum di negerinya. Sam Basil terpilih sebagai perdana menteri.

Pada Agustus 2011, Sam Basil digulingkan dari kekuasaan atas kondisinya yang tidak memungkinkan akibat serangan jantung serius. Kemudian Peter O'Neill menjabat sebagai perdana menteri yang baru. Namah menjadi wakil perdana menteri serta menjabat menteri kehutanan dan perubahan iklim.

Atas jabatannya sebagai menteri kehutanan dan perubahan iklim, ia mengklaim dirinya layak menggantikan Kevin Conrad, Duta Perubahan Iklim Papua Nugini. Namah mengatakan Conrad tak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjadi seorang duta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kini Namah berseteru dengan Peter O'Neill karena menganggap dirinya tidak didukung atas ancamannya terhadap Indonesia. Ia menuntut mundur atasannya tersebut. O'Neill menyatakan tindakan ancaman pengusiran Namah terhadap dubes Indonesia dan penutupan kedutaan besar adalah hal yang tidak perlu dilakukan. O'Neill menolak tuntutan mundur. (Baca: Tolak Usir Dubes RI, PM Papua Nugini Terancam Dikudeta)

Papua Nugini, negara pasifik yang kaya sumber daya alam ini, sedang mengalami kebuntuan politik. Di negeri itu, para politikusnya saling mengklaim kekuasaan. Pertengahan Desember lalu, misalnya, dua pemimpin yang bersaing mengklaim sebagai perdana menteri dan dua orang bertindak sebagai gubernur jenderal negara Pasifik yang kaya sumber daya alam itu.

Baik Somare, 75 tahun, dan penantangnya, O'Neill, 46 tahun, mengklaim sebagai pemimpin sah negara pulau Pasifik yang bergunung-gunung dengan 800 bahasa dan terlibat dalam krisis konstitusional terburuknya sejak kemerdekaan pada 1975. (Baca: Ratu Diminta Akhiri Kemelut di Papua Nugini)

Krisis politik di negeri itu sedikit banyak juga merepotkan Indonesia. Dalam catatan Wikipedia, salah satu pembicaraan yang panas terkait hubungan Indonesia dan Papua Nugini adalah terkait perbatasan. Perbatasan itu sempat menjadi pemicu ketegangan antara dua negara ini sejak kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975.

AUSTRALIA NETWORK | POST COURIER | SATWIKA MOVEMENTI


Berita Terkait

Ini Kesaksian Pilot Jet Falcon Papua Nugini
Unjuk Rasa di Kedubes RI Port Moresby Dibubarkan
Hikmahanto: Cari Tahu Apa Penyebab PNG Marah
Beginilah Aksi 37 Menit 'Menjepit' Jet Papua Nugini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill Mundur

26 Mei 2019

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill.[REUTERS]
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill Mundur

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu setelah berminggu-minggu desakan dari lawan politiknya.


PNG Tegaskan Papua Bagian Integral Indonesia  

30 September 2016

Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan baju adat Papua saat menggelar aksi
PNG Tegaskan Papua Bagian Integral Indonesia  

Papua Nugini menegaskan kembali sikapnya bahwa Provinsi Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia.


Eks Presiden PNG Somare Terlibat Pencucian Uang di Singapura  

9 September 2016

PM Papua Nugini Michael Somare. telegraph.co.uk
Eks Presiden PNG Somare Terlibat Pencucian Uang di Singapura  

Pengadilan Singapura menyatakan pendiri Papua Nugini yang juga presiden pertama PNG, Michael Somare, menerima dana pencucian uang sebesar Rp 10,2 miliar.


Sekjen ULMWP Octovianus Mote Dilarang Masuk Papua Nugini  

30 Mei 2016

Octovianus Mote. pacific.scoop.co.nz
Sekjen ULMWP Octovianus Mote Dilarang Masuk Papua Nugini  

Sekretaris Jenderal ULMWP, organisasi payung seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan Papua, Octovianus Mote, ditolak masuk Papua Nugini.


Dituduh Korupsi, PM Papua Nugini Didesak Mundur

26 Mei 2016

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter Charles Paire O'Neill beserta istri Lynda May Babao. TEMPO/Subekti
Dituduh Korupsi, PM Papua Nugini Didesak Mundur

Para mahasiswa Papua Nugini mendesak Perdana Menteri Peter O'Neill mundur karena terlibat korupsi.


Papua Nugini: Forum Pasifik Ingin Papua Self-Determination

26 Mei 2016

Peter O'Neill. AP/Mary Altaffer
Papua Nugini: Forum Pasifik Ingin Papua Self-Determination

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengatakan pimpinan forum Pasifik ingin Papua menentukan nasibnya sendiri (self-determination).


Papua Nugini Tutup Kamp Pengungsi Australia

27 April 2016

Ilustrasi imigran gelap. ANTARA/Asep Fathulrahman
Papua Nugini Tutup Kamp Pengungsi Australia

Selama ini, Australia membayar Papua Nugini dan pulau milik bangsa Nauru untuk didirikan kamp penahanan pengungsi.


Berusaha Kabur, Polisi Papua Nugini Tembak Mati 11 Tahanan  

26 Februari 2016

Ilustrasi. gizmodo.com
Berusaha Kabur, Polisi Papua Nugini Tembak Mati 11 Tahanan  

Polisi Papua Nugini menembak mati 11 tahanan dan melukai 17 lainnya saat mengejar tahanan penjara yang kabur.


Bagi Perempuan, Papua Nugini Tempat Terburuk di Dunia

27 Januari 2016

Suku Huli Wigmen ini terkenal dengan hiasan kepala yang dibuat dari rambutnya sendiri hidup di Papua Nugini. Di pulau yang sama juga hidup suku terasing yang terkenal dengan ornamen ukirannya yaitu suku Dani dan Asmat dari Papua, Indonesia. Dailymail.co.uk/Jimmy Nelson
Bagi Perempuan, Papua Nugini Tempat Terburuk di Dunia

Polisi minta bayaran untuk mengusut perkosaan.


Dua WNI Disandera di Papua Nugini  

14 September 2015

Monumen persahabatan antara dua negara di perbatasan Indonesia - Papua Nugini, 26 Juli 2015.  TEMPO/Maria Rita Hasugian
Dua WNI Disandera di Papua Nugini  

Komunikasi intens dijalin antara Konsulat RI Vanimo dan militer Papua Nugini terkait dengan sandera dua WNI di Papua Nugini.