Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Malaysia Meminta PBB Monitor Bantuan Negara Maju

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, New York:Malaysia meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat mekanisme khusus untuk memonitor bantuan pengembangan luar negeri yang diberikan untuk negara-negara berkembang. Pernyataan ini dilontarkan menyusul kritikan bahwa sebagian besar dari bantuan itu tak sesuai dengan perjanjian dari negara-negara maju. Sejak 30 tahun lalu, negara-negara maju telah membuat perjanjian untuk menyumbangkan 0,7 persen dari total pendapatan nasional mereka untuk membantu negara-negara miskin. Namun, kebanyakan dari negara-negara itu tak memenuhi janjinya, kata Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi dalam Sidang Umum PBB, Kamis (15/9).Untuk menjaga agar momentum perjanjian itu tidak hilang, saya menegaskan, inilah saatnya mengefektifkan mekanisme memonitor ODA (Overseas Development Aid, bantuan pengembangan luar negeri), kata Badawi.Sebuah unit kecil dari PBB dapat mengamankan misi ini, kata Abdullah. Ia memaparkan, unit itu tugasnya tak perlu lagi memulai dari awal.Tinggal beri nama, misalnya saja, komite bantuan pengembangan untuk Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development -OECD).Menurut OECD, tahun lalu tingkat bantuan luar negeri itu bertambah 78,6 triliun dolar AS, atau meningkat 4,6 persen dari bantuan 2003. Nominal itu menunjukkan hanya 0,25 persen dari kombinasi pendapatan nasional negara-negara anggota panel OECD.Kita masih berada amat jauh dari target 0,7 persen, seperti yang kita canangkan 30 tahun lalu, kata Badawi. Ia juga menyebut hanya 5 dari 22 anggota panel OECD yang memenuhi ketentuan 0,7 persen itu. Badawi menutup pidatonya dengan pernyataan bahwa negara-negara berkembang saat ini menunjukkan kesediaan yang lebih baik untuk menunjukkan kerjasama dalam bantuan antar dua negara. AFP, Jojo Raharjo
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sejarah Berdirinya PBB, Tujuan dan Daftar Anggotanya

13 Januari 2023

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Sejarah Berdirinya PBB, Tujuan dan Daftar Anggotanya

Mengenal pembentukan PBB, dari sejarah, tujuan serta daftar anggota PBB hingga sekarang


UI Melesat Naik ke Posisi 18 Dunia Versi THE Impact Rangkings 2022

29 April 2022

Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia 2022. (DOK. HUMAS UI)
UI Melesat Naik ke Posisi 18 Dunia Versi THE Impact Rangkings 2022

Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat 18 dunia dari sebelumnya di ranking 85 berdasarkan Times Higher Education (THE) World University Impact


Laporan PBB Ungkap Kelaparan Massal Terjadi di Korea Utara

9 Juni 2020

File Foto Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat berbicara dalam sebuah pertemuan Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea (WPK) pada 11 April, 2020. Korean Central News Agency (KCNA) menuturkan bahwa para pekerja bergembira melihat kehadiran Kim Jong Un dalam peremsian pabrik puuk tersebut. Aditya Jaya Iswara KCNA/via REUTERS/File Photo
Laporan PBB Ungkap Kelaparan Massal Terjadi di Korea Utara

Reporter PBB yang bertugas di Korea Utara melaporkan bahwa warga di sana kekurangan makanan dan membutuhkan bantuan kemanusiaan


Indonesia Minta PBB Lakukan Reformasi

27 September 2011

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bersama Menteri Luar Negeri Korea Utara Pak Ui Chun. AP/Firdia Lisnawati
Indonesia Minta PBB Lakukan Reformasi

Indonesia berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperkuat peran sentralnya dalam mendorong kerjasama negara di dunia dengan melakukan reformasi.


Indonesia Tak Ajukan Usulan Soal Reformasi DK PBB

8 September 2005

Indonesia Tak Ajukan Usulan Soal Reformasi DK PBB

Indonesia berpendapat, sebaiknya ada kriteria untuk sebuah negara menjadi anggota tetap DK PBB.


Soal Reformasi PBB, Presiden Bentuk Komite 45

17 Juni 2005

Soal Reformasi PBB, Presiden Bentuk Komite 45

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Komite 45, untuk merumuskan pandangan Indonesia terkait rencana reformasi PBB. Komite diketuai Ali Alatas dan Dorodjatun.


Indonesia Dukung Reformasi PBB

16 Juni 2005

Indonesia Dukung Reformasi PBB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk panel khusus untuk menentukan sikap Indonesia terhadap rencana reformasi tersebut.