Media Cina: Bank Cina Mulai Batasi Transksi Perbankan Korea Utara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kim Jong Un bertemu dengan ilmuwan di pusat penelitian senjata nuklir di Pyongyang, pada Maret 2016. Korea Utara, dibawah kepemimpinan Kim Jong-un sedikitnya meluncurkan rudal balistik sebanyak 10 kali, sejak 2015, dan membuat situasi di Semenanjung Korea panas. REUTERS/KCNA

    Kim Jong Un bertemu dengan ilmuwan di pusat penelitian senjata nuklir di Pyongyang, pada Maret 2016. Korea Utara, dibawah kepemimpinan Kim Jong-un sedikitnya meluncurkan rudal balistik sebanyak 10 kali, sejak 2015, dan membuat situasi di Semenanjung Korea panas. REUTERS/KCNA

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank milik pemerintah Cina mulai membekukan transaksi keuangan dari rekening milik nasabah orang-orang Korea Utara. Menurut sumber perbankan yang dikutip situs South China Morning Post, Ini membuat kerja sama bisnis kedua negara menjadi nyaris mustahil untuk dilakukan.

    Cabang dari tiga bank besar pelat merah seperti Bank of China, China Construction Bank dan Agricultural Bank of China, yang terletak di perbatasan timur laut kota Yanji, Provinsi Jilin, telah melarang orang Korea Utara membuka rekening.

    Baca: PBB: Ekspor Ilegal Korea Utara Capai Rp 3,5 Triliun dalam 6 Bulan

    Saat ini, bank-bank Cina ini masih harus membekukan rekening-rekening itu agar nasabah Korea Utara tidak bisa menarik uang simpanannya. Namun, bank-bank pemerintah ini telah melarang orang Korea Utara menyimpan dana seperti deposito di bank ini.

    “Ini bagian dari sanksi internasional terhadap Korea Utara,” kata seorang pegawai bank kepada South China Morning Post pada Sabtu, 9 September 2017.

    Baca: YouTube Tutup 2 Saluran Propaganda Korea Utara

    Menurut sumber-sumber internal pemerintah Cina yang dikutip media ini, pembatasan aktivitas rekening dan transaksi keuangan milik nasabah Korea Utara menunjukkan pemerintah Cina semakin serius untuk menghentikan ambisi pengembangan teknologi senjata nuklir Korea Utara.

    Pembatasan ini ternyata sudah mulai dilakukan di Provinsi Liaoning, yang berbatasan langsung dengan Korea Utara.

    Dengan pembatasan aktivitas transaksi perbankan ini, pemerintah Cina berupaya melindungi perbankan nasional dari terkena sanksi ekonomi, yang disponsori Amerika Serikat dan sejumlah negara besar lainnya.

    Pada Juni lalu, Presiden AS, Donald Trump, memberi label bank yang beroperasi di perbatasan Timur Laut kota Dandong sebagai bank asing yang aktivitas utamanya melakukan pencucian uang atau money laundering. AS juga telah memberi sanksi sepihak kepada sebuah perusahaan Cina dan dua orang warga negara Cina yang terlibat langsung dalam pengembangan teknologi senjata Pyongyang.

    Saat ini, AS sedang berupaya agar Dewan Keamanan PBB mengenakan sanksi berat bagi Korea Utara karena melakukan uji coba nuklir keenamp ada 3 September lalu. Sanksi itu bisa berupa embargo minyak dan pembekuan aset milik pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

    AS juga meminta Cina untuk menjatuhkan sanksi lebih berat kepada sekutunya Korea  Utara. Cina selama ini aktif melakukan perdagangan dengan Korea Utara, yang mencapai 90 persen dari total transaksi perdagangan. Cina juga menjadi penyuplai minyak terbesar ke negara itu. Ini membuat Cina enggan memberikan sanksi berat kepada Korea Utara.

    Meski belum menghentikan suplai minyak mentah kepada Korea Utara, transaksi minyak Cina ke negara itu turun drastis sebanyak 75 persen hingga Juli lalu dari total sebelumnya mencapai 29,700 ton pada tahun lalu.

    Menurut sumber South China Morning Post, penurunan ini dipicu kesulitan Korea Utara untuk membayar impor minyak mentah karena adanya pembantasan perbankan. Ini membuat harga minyak di Korea Utara menjadi mahal sejak April.

    Kepada media Kyodo News pada Juli lalu, pejabat Korea Utara mengatakan aktivitas ekonomi tidak mengalami masalah dan harga-harga tidak naik. Namun mereka mengakui jika pemerintah meminta warga Korea Utara untuk beralih menggunakan transportasi publik dan sepeda untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak.

    SCMP | BUDI RIZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.