Amerika Desak Dewan Keamanan PBB Bekukan Aset Kim Jong-un

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kim Jong Un bertemu dengan ilmuwan di pusat penelitian senjata nuklir di Pyongyang, pada Maret 2016. Kim Jong-un tidak hanya melakukan ujicoba nuklir, tetapi juga meluncurkan rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. REUTERS/KCNA

    Kim Jong Un bertemu dengan ilmuwan di pusat penelitian senjata nuklir di Pyongyang, pada Maret 2016. Kim Jong-un tidak hanya melakukan ujicoba nuklir, tetapi juga meluncurkan rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. REUTERS/KCNA

    TEMPO.CO, Washington - Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB membekukan aset pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dan mengembargo minyak ke negara tersebut.

    Sikap Amerika itu, Al Jazeera melaporkan, terkait dengan uji coba rudal nuklir Pyongyang yang keenam kalinya.

    Baca: Korea Utara Siapkan Aksi Balasan atas Sanksi Dewan Keamanan PBB

    Di dalam draf resolusi yang disiapkan Amerika dan beredar luas pada Rabu, 6 September 2017, itu berbunyi antara lain pelarangan ekspor tekstil terhadap Korea Utara serta membatalkan pembayaran upah buruh negeri komunis yang dikirimkan ke luar negeri.

    "Selanjutnya, merampas seluruh harta negeri Asia tersebut karena kekayaan itu digunakan untuk melanjutkan program milter," salah satu bunyi draf Amerika.

    Draf yang disampaikan ke Dewan Keamanan itu muncul dua hari setelah Nikki Haley, Duta Besar Amerika untuk PBB, mendesak lembaga dunia tersebut menerapkan langkah yang sangat kuat bagi Korea Utara.

    Baca: Korea Selatan - Amerika Terapkan Sanksi Maksimum ke Korea Utara

    Haley mengatakan, Amerika akan meminta Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara untuk menerapkan sanksi baru pada 11 September 2017. Namun demikian, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menanggapi ringan bahwa apa yang disampaikan Haley terlalu prematur.

    Resolusi yang diusulkan Amerika tersebut mengarah langsung kepada kepemimpinan di Pyongyang dengan membekukan aset Kim Jong-un.

    Bila usulan Amerika tersebut disetujui oleh Dewan, maka Kim Jong-un bakal mendapatkan sanksi tambahan sekaligus menjadi subyek pelarangan melakukan perjalanan ke luar negeri bersama empat pemimpin senior Korea Utara lainnya.

    AL JAEERA | CHOIRUL AMINUDDIN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.