Bangladesh Buka Pintu, Turki Janji Bayar Biaya Menampung Rohingya  

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta Bangladesh untuk membuka pintunya bagi etnis muslim Rohingya yang melarikan diri dari konflik kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Turki, ujar dia, akan membayar seluruh biaya yang dikeluarkan Bangladesh.

Kesediaan Turki membayar seluruh biaya ke Bangladesh disampaikan Cavusoglu saat berbicara di kantor Partai Keadilan dan Pembangunan, Partai AK, partai yang berkuasa di Turki untuk merayakan Idul Adha di Provinsi Antalya, Jumat, 1 September 2017.  

Baca: Surat Terbuka Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya 

"Kami juga telah memobilisasi organisasi kerja sama negara Islam. Kami akan mengadakan konferensi tingkat tinggi mengenai negara bagian Rakhine tahun ini. Kami perlu menemukan penyelesaian masalah yang permanen," kata Cavusoglu seperti dikutip dari Daily Sabah.

Menurut dia, tidak ada satu pun negara muslim yang menunjukkan sensitivitasnya lebih dari Turki tentang situasi kemanusiaan di Myanmar.

Sebagai gambaran, nilai bantuan kemanusiaan Turki di seluruh dunia menempati urutan 2 setelah Amerika Serikat. Turki sebanyak US$ 6 miliar dan Amerika sebanyak US$ 6,3 miliar.

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menelepon seluruh pemimpin negara-negara muslim di dunia untuk melakukan upaya pencarian solusi yang intensif dari krisis kemanusiaan di Myanmar.

Baca: 23 Jasad Rohingya Ditemukan Terdampar di Pantai Bangladesh

Presiden Turki Erdogan sejauh ini telah berbicara dengan pemimpin 13 negara saat acara Idul Adha tentang situasi di Rakhine dan menyampaikan perhatiannya terhadap kasus ini.

Cavusoglu juga telah berbicara via telepon dengan mantan Sekretaris Jenderal PBB yang saat ini sebagai Penasihat Komisi untuk Rakhine, Kofi Annan.

Dokumen PBB memuat temuan terjadinya perkosaan massal, pembunuhan termasuk pembunuhan bayi dan anak-anak, pemukulan secara brutal, dan penghilangan orang.

Sekitar 400 orang dari etnis Rohingya telah dibunuh selama penindasan yang terjadi sejak bentrokan pecah di Rakhine akhir Oktober lalu, dan kemudian pecah lagi bentrokan pekan lalu yang dianggap paling buruk dalam lima tahun terakhir.

DAILY SABAH | MARIA RITA