Hasil Pilpres Kenya Dibatalkan karena Cederai Demokrasi dan Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi anti huru hara melepaskan gas air mata ke arah pendemo yang mendukung pemimpin oposisi Raila Odinga, di Mathare, di Nairobi, Kenya, 12 Agustus 2017. Tindakan Kepolisian Kenya telah membuat setidaknya 11 orang meninggal dalam sebuah demonstrasi karena Pendemo marah atas kemenangan Presiden Uhuru Kenyatta dalam pemilihan umum ulang. REUTERS

    Polisi anti huru hara melepaskan gas air mata ke arah pendemo yang mendukung pemimpin oposisi Raila Odinga, di Mathare, di Nairobi, Kenya, 12 Agustus 2017. Tindakan Kepolisian Kenya telah membuat setidaknya 11 orang meninggal dalam sebuah demonstrasi karena Pendemo marah atas kemenangan Presiden Uhuru Kenyatta dalam pemilihan umum ulang. REUTERS

    TEMPO.CO, Nairobi - Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pemilihan Presiden yang dimenangkan Presiden Uhuru Kenyatta pada 8 Agustus 2017.

    Dalam sebuah sidang yang digelar pada Jumat, 1 September 2017, Mahkamah mengatakan panitia pemilihan telah melanggar peraturan dan hukum selama pemilihan presiden itu digelar dan merugikan Pesta Demokrasi ini.

    Baca: Oposisi Kenya Gugat Kemenangan Kenyatta ke Mahkamah Agung

    Maka, Mahkamah melanjutkan, pemilihan Presiden harus diulang dalam waktu 60 hari ke depan.

    "Deklarasi kemenangan Kenyatta adalah cacat, batal, dan tak ada hasil alias hampa," kata Hakim David Marga, yang mengumumkan hasil keputusan sidang Mahkamah Agung mewakili enam hakim lainnya.

    Baca: Pemilu Kenya Memanas, 11 Warga Dilaporkan Tewas

    Menurut catatan Al Jazeera, pemilihan Presiden Kenya belum pernah dibatalkan lembaga hukum.

    Maraga mengatakan komisi pemilihan telah gagal dan menolak mengadakan pemilihan Presiden sesuai dengan perintah Konstitusi.

    Dalam sebuah pidato nasional menyusul keputusan Mahkamah Agung, Kenyatta mengatakan secara pribadi menolak keputusan itu, namun dia mengaku tetap menghargainya, terlepas persoalan setuju atau tidak.

    "Sangat penting menghormati aturan hukum. Kami siap kembali ke masyarakat dengan agenda yang sama," kata Kenyatta seraya mengkritik enam anggota Mahkamah Agung bahwa mereka melawan masyarakat dengan membatalkan kemenangannya.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.