TEMPO.CO, Islamabad — Bekas Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menyerukan kepada rakyat Pakistan agar melakukan revolusi untuk memperbaiki kondisi negara. Hal itu disampaikan Sharif saat mengakhiri unjuk rasa empat hari dari Islamabad menuju Kota Lahore.
Berbicara di depan puluhan ribu pendukungnya di Islamabad, kawasan yang dikuasai oleh partainya, Sabtu, 12 Agustus 2017, Sharif mengkritik keputusan Mahkamah Agung yang menganulir kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
“Saya tidak akan duduk berdiam diri dan akan berjuang mengubah nasib negara,” kata dia seperti dikutip Al Jazeera.
Pembatalan kemenangannya sebagai Perdana Menteri oleh Mahkamah Agung bulan lalu karena Sharif dianggap telah menyembunyikan kekayaannya. Akibat dari keputusan tersebut, negeri pemilik nuklir itu dihantam krisis politik.
Baca: Didiskualifikasi MA, PM Pakistan Nawaz Sharif Mundur
Sejak Rabu lalu, Sharif melakukan aksi jalanan sejauh 370 kilometer dari Islamabad ke Lahore dengan kendaraan lapis baja. Aksi ini mendapatkan dukungan ribuan pendukungnya.
Ketika berbicara di Data Darbar, kawasan yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya kaum Sufi, Sharif mengklaim rakyat tidak bisa menerima keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan kemenangannya.
Selanjutnya, dia meminta kepada para pendukungnya untuk bersabar hingga dia memerintahkan bergerak.
Mahkamah Agung Pakistan mendiskualifikasi Perdana Menteri Nawaz Sharif, bulan lalu, karena tersandung kasus korupsi terkait dengan skandal Panama Papers. Akibat keputusan ini, Sharif, 67 tahun, terpaksa mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri.
MA Pakistan juga mendiskualifikasi Ishaq Dar, Menteri Keuangan yang juga bekas akuntan Sharif. Dar adalah pihak yang menyerahkan dokumen kepada MA tentang bagaimana keluarga Sharif memperoleh kekayaan mereka.
Nawaz Sharif telah tiga kali terpilih sebagai perdana menteri di Pakistan, tapi tidak pernah menyelesaikan masa jabatannya. Beberapa hari setelah dimakzulkan, Partai Liga Muslim Nawaz (PML-N) menominasikan Shahid Khaqan Abbasi, bekas Menteri Energi Pakistan, sebagai Perdana Menteri.
AL JAZEERA | TELEGRAPH | CHOIRUL AMINUDDIN