Duterte Ancam Penjarakan Pengkritik Darurat Militer di Marawi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Filipina memeriksa  sebuah rumah saat melakukan pencarian terhadap militan Maute di Marawi, Filipina, 17 Juni 2017. Presiden Rodrigo Duterte menerapkan status darurat militer selama 60 hari di seluruh Mindanao dan Marawi pada 24 Mei 2017. REUTERS/Romeo Ranoco

    Tentara Filipina memeriksa sebuah rumah saat melakukan pencarian terhadap militan Maute di Marawi, Filipina, 17 Juni 2017. Presiden Rodrigo Duterte menerapkan status darurat militer selama 60 hari di seluruh Mindanao dan Marawi pada 24 Mei 2017. REUTERS/Romeo Ranoco

    TEMPO.CO, Jakarta -Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam memenjarakan pihak yang mengkritik tindakannya menegakkan darurat militer di Marawi.

    Duterte mengeluarkan ancaman itu beberapa hari sebelum Mahkamah Agung membuat keputusan untuk memperkuat atau justru membatalkan keputusan tersebut.

    Ia mendeklarasikan pemerintahan militer di wilayah Mindanao yang memiliki sekitar 20 juta penduduk pada 24 Mei lalu, dengan alasan untuk menangani ancaman militan Maute yang berafiliasi dengan ISIS yang semakin meningkat.

    Baca:  Presiden Duterte Mohon Maaf atas Kehancuran Marawi

    Pada saat sama, pemimpin Filipina itu menegaskan ia tidak akan mematuhi keputusan pengadilan, yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi, sebaliknya hanya mendengarkan usulan yang diajukan oleh pihak militer.

    "Ketika saya lihat situasi di Marawi masih kacau dan Anda ingin saya membatalkannya. Saya akan menahan Anda dan parkir Anda ke dalam penjara," kata Duterte, seperti dilansir GMA News, Ahad 2 Juli 2017.

    Pasukan pemerintah terus memerangi gerilyawan yang menduduki Kota Marawi, dengan pemboman udara dan pertempuran darat.  Perang antara militer dan Maute hingga kini telah menewaskan sekitar 400 orang. Selain itu, perang juga memaksa hampir 400.000 orang meninggalkan rumah mereka.

    Sesuai dengan amandemen Konstitusi Filipina pada 1987, darurat militer dibatasi guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi di bawah pemerintahan diktator Ferdinand Marcos.

    Baca: Duterte Ultimatum Militer Berangus Teroris di Marawi dalam 3 Hari

    Perubahan itu memungkinkan Mahkamah Agung meninjau deklarasi darurat militer yang menetapkan batas awal selama 60 hari. Jika, presiden memutuskan untuk memperpanjang masa hukum militer, kongres memiliki hak untuk mengkaji dan membatalkannya.

    Duterte menghadapi reaksi keras dari anggota parlemen oposisi, yang bulan lalu meminta Mahkamah Agung untuk menolak deklarasi darurat militer di Marawi, yang dinilai inkonstitusional.

    GMA NEWS | INQUIRER | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Wuhan Menjangkiti Kapal Pesiar Diamond Princess

    Jumlah orang yang terinfeksi virus korona Wuhan sampai Minggu, 16 Februari 2020 mencapai 71.226 orang. Termasuk di kapal pesiar Diamond Princess.