Dewan Keamanan PBB Gelar Rapat Darurat Bahas Korea Utara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rudal ballistik jarak jauh Hwasong-12 (Mars-12) saat diluncurkan salam uji coba di Korea Utara, 15 Mei 2017. Rudal Hwansong-12 mampu mencapai ketinggian 2.000km dan menempuh jarak sekitar 700km . KCNA via REUTERS

    Rudal ballistik jarak jauh Hwasong-12 (Mars-12) saat diluncurkan salam uji coba di Korea Utara, 15 Mei 2017. Rudal Hwansong-12 mampu mencapai ketinggian 2.000km dan menempuh jarak sekitar 700km . KCNA via REUTERS

    TEMPO.CO, Pyongyang -Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Selasa, 23 Mei 2017 untuk membahas sanksi baru ke Korea Utara sehubungan uji coba rudal balistik terbarunya.

    Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB digelar atas permintaan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

    "Sehubungan dengan peluncuran rudal terbaru Korea Utara pada 21 Mei, konsultasi darurat telah diminta oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Pertemuan akan diadakan pada hari Selasa, 21 Mei," kata utusan Dewan Keamanan PBB asal Uruguay, seperti dikutip dari Channel News Asia, 22 Mei 2017.

    Dewan Keamanan PBB pertama kali menjatuhkans sanksi kepada Korea Utara tahun 2006 dan kemudian memperberat sanks-sanksinya setelah peluncuran uji coba kelima senjata nuklir Korea Utara. Pyongyang berencana meluncurkan uji coba senjata nuklirnya yang keenam dalam waktu dekat.

    Pernyataan terbaru Korea Utara menyatakan, Korea Utara siap memproduksi rudal jarak menengah secara massal untuk menjangkau wilayah Jepang dan pangkalan militer Amerika.

    Pada ahad, 21 Mei 2017, Korea Utara menembakkan rudalnya ke dalam perairan lepas pantai di sebelah timur. Peluncuran ini kedua kalinya dalam sepekan. Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran senjata pemusnah massal ini.

    INDEPENDENT | CHANNEL NEWS ASIA |  CHOIRUL AMINUDDIN   


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.