Pertama Kali, Israel Menunjuk Hakim Perempuan Muslim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim Hana Khatib. Haaretz.com/Twitter

    Hakim Hana Khatib. Haaretz.com/Twitter

    TEMPO.CO, Tel Aviv - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, seorang perempuan muslim ditunjuk menjadi hakim atau qadi di pengadilan agama Islam.

    Hana Mansour-Khatib, seorang pengacara dari kota sebelah utara Tamra, membenarkan penunjukan dirinya oleh Komite Penetapan Hakim, lembaga yang bertugas menetapkan hakim di seluruh wilayah Israel, pada Selasa, 25 April 2017.

    Baca: Perkenalkan, Diplomat Muslim Israel yang Pertama di Turki

    Anggota Komite ini terdiri dari sembilan orang termasuk berasal dari partai Shas-Ortodoks yang menentang penunjukan Hana.

    Penunjukan Hana menjadi preseden di Israel. Sebagai negara Yahudi, Israel selama ini melarang perempuan Yahudi menjadi hakim di pengadilan agama. Seluruh masalah pernikahan dan perceraian di Israel harus diserahkan kepada pengadilan agama.

    "Sejarah telah dibuat," kata Issawi Frej, seorang politikus Arab-Israel yang mewakili partai sayap kiri Meretz di Knesset (parlemen). Partai ini selama dua tahun lebih berkampanye agar  pemerintah menunjuk perempuan muslim menjadi hakim di pengadilah syariah.

    "Ini sebuah momen ketika seluruh pekerjaan Anda dibayar lunas di parlemen," ucapnya.

    Sebelumnya, Frej mengajukan Rancangan Undang-Undang ke Knesset selama dua setengah tahun. Isinya antara lain agar pemerintah menunjuk perempuan muslim menjadi hakim di pengadilan agama.

    RUU ini sempat dipatahkan anggota Komite Legislatif Kementerian  dari dua oranng garis keras ultra-ortodoks yakni Menteri Kesehatan Yaakov Litzman dan Menteri Urusan Agama David Azoulay.

    "Mereka takut RUU ini akan menjadi preseden buruk di pengadilan agama Yahudi," kata Frej.

    HAARETZ | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.