KPU Turki Tolak Batalkan Hasil Referendum Konstitusi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga memasukan kertas suara kedalam koata suara dalam referendum di tempat pemungutan suara di Izmir, Turki, 16 April 2017. Referendum untuk menentukan masa jabatan dan kewenangan Presiden Recep Tayyip Erdogan berlangsung di Turki. REUTERS/Osman Orsal

    Seorang warga memasukan kertas suara kedalam koata suara dalam referendum di tempat pemungutan suara di Izmir, Turki, 16 April 2017. Referendum untuk menentukan masa jabatan dan kewenangan Presiden Recep Tayyip Erdogan berlangsung di Turki. REUTERS/Osman Orsal

    TEMPO.CO, Ankara—Komisi Pemilihan Umum Turki (YSK) menolak permintaan partai oposisi utama agar membatalkan hasil referendum mengenai perubahan konstitusi pada Rabu lalu.

    Komisi tersebut sepakat menolak petisi yang diajukan Partai Rakyat Republik (CHP), Partai Rakyat Demokrat (HDP) dan Partai Patriot untuk membatalkan hasil referendum mengenai pembaruan undang-undang dasar pada 16 April.

    Baca: Setelah Referendum Turki, Masa Darurat Diperpanjang

    Ketiga partai itu keberatan dengan keputusan tersebut, dan menganggap kertas suara tanpa segel resmi yang banyak ditemukan seusai referendum adalah tidak sah.

    Pemimpin CHP, Kemal Kilicdaroglu pada Selasa mengecam keputusan YSK untuk menghitung suara tanpa segel dalam referendum tersebut.

    "CHP akan menggunakan segala hak demokratisnya untuk memastikan referendum tersebut diulang," kata juru bicara partai CHP, Selin Sayek Boke kepada stasiun televisi swasta NTV pada Rabu waktu setempat.

    Baca: Erdogan: Referendum Akhiri Konflik Selama 200 Tahun di Turki

    Dia mengatakan partainya takkan mengakui hasil referendum itu. Ia berpendapat terjadi kecurangan dalam proses referendum tersebut dan hasilnya dimanipulasi.

    Wakil Ketua CHP Bulent Tezcan mengatakan dalam sbeuah wawancara televisi, ada krisis keabsahan dalam referendum itu.

    Menurut hasil tidak resmi referendum konsitusi 16 April tersebut, suara "Ya" meraih 51,41 persen, sedangkan suara "Tidak" berjumlah 48,59 persen.

    ANTARA | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.