Warga Korea Utara Dilarang Bepergian Mulai 1 April, Mengapa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, berfoto dengan sejumlah anak-anak saat mengunjungi Sekolah Dasar Panti Asuhan di Pyongyang, 2 Februari 2017. Foto ini dirilis pada 2 Februari 2017. KCNA/REUTERS

    Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, berfoto dengan sejumlah anak-anak saat mengunjungi Sekolah Dasar Panti Asuhan di Pyongyang, 2 Februari 2017. Foto ini dirilis pada 2 Februari 2017. KCNA/REUTERS

    TEMPO.CO, Pyongyang - Polisi Korea Utara telah mengeluarkan perintah larangan bagi warganya untuk bepergian di dalam negeri terhitung mulai 1 April 2017.

    "Perintah itu juga menyatakan siapa saja yang ke luar negeri untuk perjalanan bisnis atau keperluan penting harus kembali ke rumah mereka pada akhir Maret ini," ujar sumber dari Provinsi Pyongan Utara kepada Radio Free Asia untuk Korea, 30 Maret 2017.

    Baca juga: Warga Korea Utara Mengamuk, Ini Pemicunya

    Selain itu, polisi Korea Utara melarang warga bepergian khusus pada 5 April mendatang. Polisi beralasan, rakyat Korea Utara akan mengadakan acara peringatan menghormati orang tua mereka dan leluhur mereka dengan menyajikan makanan Korea.

    Polisi juga mulai mengawasi secara ketat pergerakan warganya. Polisi akan menjebloskan warga yang bepergian tanpa membawa dokumen ke dalam rumah tahanan. Rumah tahanan dan ruang tunggu kantor polisi di Korea Utara dipenuhi orang-orang yang ditangkap karena tidak membawa dokumen yang seharusnya saat bepergian.  

    Baca juga: Korea Utara Larang Warganya di Luar Negeri Akses Internet

    Kenapa polisi Korea Utara mengeluarkan perintah larangan bepergian bagi warganya?

    Polisi dilaporkan mulai mengawasi secara ketat pergerakan warganya yang tidak memiliki dokumen karena ingin menutup celah pemantauan warga yang selama ini diabaikan oleh Badan Keamanan Negara.

    Adapun Badan Keamanan Negara Korea Utara, semacam Stasi atau polisi rahasia, mengawasi warga Korea Utara menyusul upaya menyingkirkan Menteri Keamanan Nasional Kim Wong-hong bersama lima pejabat senior di kementerian itu.

    Kim Won-hong yang disebut penasihat kunci pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dicopot dari jabatannya pada pertengahan Januari 2017 atas sangkaan melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

    Baca juga: Lagi, Pejabat Korea Utara Dieksekusi dengan Senjata Anti-Pesawat

    Lima pejabat senior di Kementerian Keamanan Nasional dilaporkan telah dieksekusi dengan menggunakan senjata antipesawat udara pada Februari lalu. Kelima pejabat ini didakwa menyampaikan laporan yang salah kepada pemerintah. Hal ini membuat Kim Jong-un marah besar.

    Menurut polisi, aturan ini diberlakukan pada April untuk mencegah insiden yang tak diperkirakan terjadi tepat pada 15 April. Pada 15 April merupakan tanggal lahir pendiri Korea Utara Kim Il-song, kakek pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

    Namun, ada dugaan larangan ini memiliki motif tertentu. "Saya pikir polisi bertindak keras dengan mengawasi warga karena mereka ingin mendapatkan kewenangan khusus seperti yang dulu dimiliki Badan Keamanan Negara," ujar sumber itu.

    Tindakan keras yang dilakukan polisi Korea Utara seperti yang dilakukan Badan Keamanan Nasional, telah menumbuhkan rasa benci dan dendam warga.

    RFA | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.