Kehadiran Inggris Perburuk Keamanan Irak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, London: Kebijakan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mempertahankan militernya di Irak mendapat tentangan dari dalam negeri. Kritik itu datang dari Kepala Staf Angkatan Darat Inggris Sir Richard Dannatt, yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Blair."Semestinya segera keluar secepatnya, karena kehadiran kami semakin memperburuk masalah keamanan (di Irak)," kata Sir Richard kepada koran Daily Mail kemarin. "Cara-cara militer yang dimulai pada 2003 justru mempercepat keamanan makin buruk di sana."Menurut Sir Richard, seharusnya Inggris tidak terlalu berambisi di Irak, misalnya menerapkan model demokrasi liberal yang pro-Barat. Optimisme yang meledak-ledak juga membikin mereka tidak memperhitungkan apa yang bakal terjadi pasca-penggulingan Saddam Hussein."Saya tidak bilang kesulitan-kesulitan yang kami temui di seluruh dunia disebabkan oleh kehadiran kami di Irak," ujar Sir Richard, yang baru Agustus lalu mengepalai Angkatan Darat Inggris. Tapi, "Pastilah kehadiran kami di Irak membikin buruk (keamanan) mereka (Irak)."Sir Richard mengatakan serdadu Inggris bertugas di Irak yang mayoritas muslim. Sebagai orang asing, mereka bakal disambut baik kalau kedatangan mereka di situ atas undangan Negeri Seribu Satu Malam. Nyatanya, Inggris datang tanpa undangan."Awalnya mungkin (Irak) menerima kami, tapi kemudian kemungkinan besar semua menolak. Ini adalah fakta," kata Sir Richard. Sekarang tak kurang dari 7.200 serdadu Inggris masih di Irak, yang kebanyakan ditempatkan di Basrah, selatan negara itu.Menanggapi pernyataan Sir Richard, Kantor Perdana Menteri cuma mengatakan Inggris punya strategi yang jelas di Irak. "Kami membantu membentuk pemerintah yang demokratis dan mendukung mereka sesuai dengan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar mereka.Hasil penelitian Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Maryland, Amerika Serikat, menunjukkan 655 ribu orang Irak tewas sejak Negeri Abang Sam memimpin invasi ke negara itu pada 2003. Inggris pun mesti kehilangan 119 serdadunya di sana. AFP | BBC | SS KURNIAWAN

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.