Panglima Militer Tolak Rohingya Jadi Warga Negara Myanmar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi Rohingya membawa ikan pari hasil tangkapannya di Sitwe, Myanmar, 2 Maret 2017. REUTERS/Soe Zeya Tun

    Pengungsi Rohingya membawa ikan pari hasil tangkapannya di Sitwe, Myanmar, 2 Maret 2017. REUTERS/Soe Zeya Tun

    TEMPO.CO, Yangon -Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing mengecam pemberian stasus kewarganegaraan Myanmar kepada muslim Rohingya. Sebaliknya, militer, ujarnya, membela pemerintah untuk memberangus Rohingya.

    "Kami telah sejak awal membiarkan dunia tahu bahwa Rohingya tidak ada di negara kami. Etnis Bengali di negara bagian Rakhine bukan warga Myanmar, mereka hanya orang-orang yang datang dan tinggal di negara ini," kata Hlaing saat berpidato memperingati Hari Angkatan Bersenjata Myanmar, 28 Maret 2017 seperti dikutip dari Al Jazeera.

    Berita terkait: Tolak Pemberian Warga Negara pada Rohingya, Warga Budha Demo

    Pernyataan Hlaing berselang satu hari setelah pemerintah Myanmar menolak keputusan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirimkan misi pencari fakta ke Myanmar. PBB bermaksud menyelidiki dugaan pemerkosaan dan pembunuhan warga Rohingya oleh pasukan keamanan negara itu.

    Dewan HAM PBB pada Jumat lalu, 24 Maret, menyetujui pengiriman misi internasional independen untuk menyelidiki fakta hasil laporan PBB pada Februari lalu. Laporan itu menyebutkan dugaan terjadi perkosaan dan pembunuhan dalam operasi keamanan militer di Rakhine.  

    Berita terkait: PBB: Myanmar Berniat Usir Seluruh Rohingya  

    Pemerintah sipil Myanmar menyangkal temuan PBB seraya mengatakan, laporan itu akan lebih banyak mengobarkan api ketimbang menyelesaikan isu itu segera.

    "Kami berkewajiban melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai undang-undang dan kami berkewajiban melindungi kedaulatan kami ketika dicederai oleh masalah politik, agama, dan rasial di negara ini," kata Hliang menanggapi isi laporan PBB.

    AL JAZEERA | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.