TEMPO.CO, Kuwait - Dewan Nasional Kuwait menyetujui sebuah kesepakatan kerja sama antara pemerintah Kuwait dengan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dalam butir kesepakatan itu disebutkan bahwa NATO dan sekutunya diizinkan menggunakan wilayah Kuwait untuk kepentingan operasi militer.
Komite Urusan Luar Negeri Dewan Nasional menjelaskan dalam sebuah laporan bahwa perjanjian kerja sama ini berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku yakni mengizinkan pasukan NATO dan sekutunya transit di Kuwait sesuai dengan permintaan.
Baca juga: Kunjungan Perdana ke NATO, Menhan AS Berikan Ultimatum Ini
Kuwait News Agency melaporkan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, mengatakan, bahwa Kuwait adalah satu negara pertama yang bergabung ke dalam Instanbul Ilnitiative yakni menjaga keamanan dan stabilitas kawasan pada 2004.
Dalam pernyataannya, Sabah menekankan kepada pentingnya kerjasama dengan 28 negara koalisi demi keamanan dan stabilitas negara.
Baca juga: Sebut Nato Usang, Trump Kembali Dikritik
Dia menjelaskan, selama ini Kuwait telah bekerjasama dengan NATO di beberapa wilayah untuk menangkis serangan kaum teroris serta kerjasama di bidang kemaritiman dan pelatihan militer.
"Kerjasama Kuwait dan NATO ini sesuai dengan ketentuan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB serta untuk membantu operasi militer NATO di Irak dan Afganistan," kata al-Sabah.
Menurutnya, kerjasama ini berdasarkan iktikad saling menguntungkan terutama di bidang pelatihan militer.
MIDDLE EAST MONITOR | CHOIRUL AMINUDDIN
